detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 15:18 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 30/04/2010 07:35 WIB

RDP Komisi III - KPK

Pertanyaan Tendensius, DPR Tak Boleh Intervensi KPK

Ayu Fitriana - detikNews
Jakarta - Beberapa pertanyaan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis malam kemarin dinilai tendensius, hanya mengarah pada kasus-kasus tertentu. DPR dinilai ingin mengintervensi KPK.

"Saya melihat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III itu tendensius untuk kasus-kasus tertentu, padahal seharusnya DPR tidak boleh mengintervensi kerja KPK" kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar saat dihubungi detikcom, Jumat (30/4/2010).

Ia juga mengatakan bahwa DPR tidak punya kewenangan untuk mengawasi langsung kerja KPK. Dengar Pendapat antara DPR dan KPK merupakan konteks untuk saling berbagi dan saling memperbaiki satu sama lain. KPK tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada DPR. Menurut Zaenal, penjelasan yang diberikan KPK pada DPR merupakan bentuk tanggung jawab KPK terhadap publik.

Pakar hukum tata negara di UGM ini mengatakan, ia setuju apabila pertanyaan DPR mengenai Standar Operation Procedure (SOP) KPK dalam konteks untuk memperbaiki kinerja KPK, bukan untuk mengacak-acak atau mengintervensi. Sebab meskipun KPK merupakan lembaga yang bisa membuat peraturannya sendiri, namun perlu saling berbagi dengan DPR untuk saling memperbaiki kinerja.

"Saya setuju saja kalau itu usaha untuk memperbaiki kinerja KPK, tapi kemarin ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang tendensius. Jadi Wallahualam, niatannya yang mana, untuk mengintervensi atau untuk memperbaiki", ujarnya.

Menurut Zaenal, KPK tidak harus mengantongi kepercayaan dari DPR dalam melakukan tugasnya. "KPK tidak harus mendapatkan kepercayaan dari DPR untuk menjalankan tugasnya, tidak ada di aturan, tidak usah terlalu mendewa-dewakan DPR" tukas dia.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(nwk/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%