detikcom
Senin, 26/04/2010 08:49 WIB

Kasus Suap Innospec

Pejabat Pertamina & PT SI akan Segera Diperiksa

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - KPK sudah mencegah 6 nama dari Pertamina dan PT Soegih Interjaya (SI) terkait kasus dugaan suap perusahaan Inggris, Innospec Ltd. Dalam waktu dekat, mereka akan segera dimintai keterangan di tingkat penyelidikan.

"Rencananya segera. Tapi saya belum bisa memastikan waktunya," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, saat dihubungi lewat telepon, Minggu (25/5/2010) malam.

Johan mengaku, hingga saat ini belum pernah dilakukan pemanggilan terhadap keenam orang tersebut. Sebab, kasus ini masih ditelaah oleh penyelidik.

"Belum, sampai sekarang belum," tegasnya.

Sebelumnya, KPK mencegah 6 orang terkait kasus dugaan suap Innospec ke pejabat Pertamina. Di antara pejabat tersebut ada sejumlah nama mantan pejabat Pertamina, termasuk mantan Wakil Dirut Mustiko Saleh.

Sejumlah nama lain yang dicegah adalah mantan direktur pengolahan Pertamina Suroso Atmo Martoyo dan mantan Dirjen Migas Rachmat Sudibyo. Lalu, ada pejabat yang berasal dari PT Soegih Interjaya (SI), seperti Direktur Utama Willy Sebastian dan Direktur Operasional Muhammad Syakir. Terdapat satu nama lain juga bernama Herwanto Wibowo.

BPK sudah mengajak KPK menguak kasus penyuapan pejabat migas Indonesia oleh Innospec Ltd. Perusahaan asal Inggris itu terbukti menyuap sejumlah mantan pejabat migas Indonesia untuk memperlancar penundaan penerapan bensin bebas timbal di Indonesia.

Pengadilan Inggris telah menjatuhkan sanksi denda hingga US$ 12,7 juta karena produsen zat tambahan bahan bakar TEL itu terbukti menyuap sejumlah pejabat migas Indonesia hingga US$ 8 juta. Suap itu diberikan agar Indonesia menunda penerapan bensin bebas timbal yang mestinya sudah dilakukan sejak tahun 1999.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%