SBY: Politik Uang & Ketergantungan Figur Menghambat Demokrasi Sehat

Jakarta Sejak bergulirnya reformasi pada 1997 silam, praktek demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan postif dengan segala dinamikanya. Namun ada dua faktor penghambat demokrasi sehat yang belum tuntas, yakni politik uang dan politik ketergantungan.

Demikian ungkap Presiden SBY dalam pidatonya di sidang ke-6 World Movement for Democracy, Senin (12/4/2010), di Hotel Shangri-La, Jakarta. Di acara yang diikuti puluhan LSM bidang demokrasi dari 10 negara ini, Presiden SBY bertindak sebagai pembicara kunci.

"Salah satu tantangan dalam pembangunan demokrasi adalah bagaimana memberantas dan mencegah money politics," kata SBY.

Sejarah menunjukkan uang dengan berbagai cara selalu mengikuti praktek demokrasi, baik di Barat dan Timur. Presiden SBY mengingatkan, sejarah juga menunjukkan pemimpin politik yang terpilih karena praktek politik uang akan 'mengabdi' pada pihak yang mengongkosinya dan pada akhirnya meminggirkan aspirasi masyarakat luas.

Maka si pemimpin meski menang dalam kompetisi politik, tetapi kalah dalam meraih kepercayaan masyarakat. "Hasilnya adalah demokrasi jadi-jadian. Memerangi money politics adalah tantangan jangka pendek, menengah dan panjang dalam membangun demokrasi Indonesia," sambung SBY.

Sementara tantangan ke dua untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan adalah politik ketergantungan pada figur tertentu. Dua fragment sejarah politik Indonesia membuktikan, ketergantungan akut terhadap satu figur tertentu menghasilkan struktur dan sistem pemerintahan yang ringkih.

Pada saat sang figur jatuh, maka runtuhlah bangunan yang bergantung kepada dirinya. Proses transisi kepemimpinan nasional menjadi ajang yang diwarnai dengan ganggungan stabilitas keamanan dan politik nasional, bahkan posisi negara di tataran internasional.

"Pemimpin yang kuat adalah yang mampu sistem yang tangguh. Ini sangat penting, sebab pemimpin akan terus berganti tetapi sistem haruslah stabil dan demokrasi harus terus berlanjut," sambung SBY.

Lebih lanjut SBY memaparkan berbagai indikator perkembangan positif demokrasi di Indonesia. Yakni lembaga Kantor Kepresidenan yang bukan lagi kekuatan politik dominan seperti di era-era sebelumnya, kemampuan parlemen laksanakan proses cek dan kekuatan penyeimbang kekuatan, kepolisian dan militer yang tidak lagi terlibat dalam politik praktis, perbaikan hubungan antar lembaga negara dan konsistensi perbaikan penegakan hukum.

"Di akhir masa jabatan saya pada 2014 kelak, saya berharap kehidupan bernegara demikian dapat berlanjut dan demokrasi terus berkembang," pungkas SBY.
(lh/gun)