detikcom
Minggu, 04/04/2010 14:20 WIB

Jelang Pembukaan Kongres PDIP, Banyak Baliho Guruh Hilang

Gede Suardana - detikNews
Jakarta - Untuk membuat suasana kongres menjadi seragam, baliho dan spanduk yang boleh dipasang hanya milik ketua umum PDIP Megawati Seokarnoputri. Baliho dan spanduk Guruh Soekarnoputra yang sempat mencalonkan diri sebagai ketua umum 'diturunkan' oleh sejumlah tim keamanan kongres.

Pantauan detikcom, Minggu (4/4/2010), beberapa spanduk Guruh yang sudah terpasang sejak beberapa minggu lalu di beberapa lokasi di Denpasar menghilang. Yang mencolok, baliho besar Guruh yang terpasang gagah di pintu gerbang masuk Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur diturunkan.

Sementara itu, beberapa spanduk dan baliho yang sebelumnya terpasang di Jl Suli, Jl Hang Tuah, dan beberapa spanduk lainnya di jalan menuju areal kongres hilang. Padahal sebelumnya spanduk itu masih terpampang.

Spanduk yang bertuliskan ucapan selamat datang dan dukungan terhadap Guruh seperti 'Guruh Soekarnoputra Pemimpinku', 'Guruh Sukarnoputra for Ketua Umum DPP PDIP' dan spanduk lainnya bergambar Guruh bersama Soekarno raib.

Ketua Panitia Kongres PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan pers yang disampaikan pada Sabtu (3/4/2010) kemarin menegaskan bahwa tidak ada upaya pencopotan dari pihak panitia terhadap baliho dan spanduk Guruh. Khusus untuk Baliho yang ada di samping pintu gerbang, Tjahjo memang mengakui dicopot untuk dipindahkan.

"Baliho hanya dipindah saja supaya di pintu masuk hanya ada gambar Ibu Mega. Kami tidak ingin kalau baliho masih ada, justru membuat kita akan terpecah belah," kata Tjahjo.

Pantauan detikcom, dengan hilangnya beberapa spanduk Guruh, murni spanduk Mega dan bendera PDIP yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Denpasar.
(gds/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%