detikcom
Senin, 29/03/2010 15:00 WIB

KPK Segera Naikkan Kasus Suap Pejabat Migas ke Penyelidikan

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penelitian terhadap dugaan suap yang dilakukan perusahaan Inggris, Innospec Ltd kepada sejumlah mantan pejabat Migas di Indonesia. Tidak lama lagi, status tersebut akan mulai diselidiki.

"Kami masih menunggu hasil penelaahannya, mudah-mudahan segera (masuk penyelidikan)," kata Plh Ketua KPK Haryono Umar lewat pesan singkat, Senin (29/3/2010).

Menurut Haryono, hingga saat ini pihaknya masih mempelajari putusan pengadilan Inggris tentang kasus suap yang diduga terkait penundaan penerapan bensin bebas timbal di Indonesia. Semua informasi tersebut akan jadi bahan penting untuk proses penyelidikan ke depan.

"Semua itu akan kita jadikan info untuk penanganannya," tegas Haryono.

Seperti diketahui, Pengadilan Inggris akhirnya memberikan sanksi denda sebesar US$ 12,7 juta atau sekitar Rp 115 miliar kepada perusahaan Inggris, Innospec Ltd yang terbukti menyuap pejabat-pejabat migas Indonesia.

Innospec diketahui telah menyuap pejabat-pejabat Migas Indonesia hingga US$ 8,5 juta atau sekitar Rp 77 miliar untuk penundaan penerapan bensin bebas timbal.

Penyelidikan atas Innospec Limited ini bermula dari penyelidikan atas perusahaan induknya di Amerika, Innospec Inc, oleh pihak berwajib Amerika pada tahun 2005. Departemen Kehakiman Ameerika dan sejumlah badan lain di negara itu menyelidiki Innospec Inc karena melakukan penyuapan sehubungan dengan program oil for food PBB di Irak dan juga di Indonesia.Next

Halaman 1 2 3 4

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%