detikcom
Senin, 29/03/2010 15:00 WIB

KPK Segera Naikkan Kasus Suap Pejabat Migas ke Penyelidikan

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penelitian terhadap dugaan suap yang dilakukan perusahaan Inggris, Innospec Ltd kepada sejumlah mantan pejabat Migas di Indonesia. Tidak lama lagi, status tersebut akan mulai diselidiki.

"Kami masih menunggu hasil penelaahannya, mudah-mudahan segera (masuk penyelidikan)," kata Plh Ketua KPK Haryono Umar lewat pesan singkat, Senin (29/3/2010).

Menurut Haryono, hingga saat ini pihaknya masih mempelajari putusan pengadilan Inggris tentang kasus suap yang diduga terkait penundaan penerapan bensin bebas timbal di Indonesia. Semua informasi tersebut akan jadi bahan penting untuk proses penyelidikan ke depan.

"Semua itu akan kita jadikan info untuk penanganannya," tegas Haryono.

Seperti diketahui, Pengadilan Inggris akhirnya memberikan sanksi denda sebesar US$ 12,7 juta atau sekitar Rp 115 miliar kepada perusahaan Inggris, Innospec Ltd yang terbukti menyuap pejabat-pejabat migas Indonesia.

Innospec diketahui telah menyuap pejabat-pejabat Migas Indonesia hingga US$ 8,5 juta atau sekitar Rp 77 miliar untuk penundaan penerapan bensin bebas timbal.

Penyelidikan atas Innospec Limited ini bermula dari penyelidikan atas perusahaan induknya di Amerika, Innospec Inc, oleh pihak berwajib Amerika pada tahun 2005. Departemen Kehakiman Ameerika dan sejumlah badan lain di negara itu menyelidiki Innospec Inc karena melakukan penyuapan sehubungan dengan program oil for food PBB di Irak dan juga di Indonesia.Next

Halaman 1 2 3 4

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%