Selasa, 23/03/2010 16:59 WIB

Facebook 'Anggota Brimob' Muat Foto Bugil 'Polwan'

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Facebook kembali bikin heboh. Gambar bugil seorang wanita yang disebut-sebut polisi wanita atau polwan Poltabes Batam muncul di jejaring sosial tersebut. Namun diduga kuat, gambar tersebut hasil rekayasa belaka.

Informasi yang dihimpun detikcom, gambar wanita bugil tersebut muncul di akun facebook dengan nama Heriawan Wirasatya Brimob. Di akun tersebut ada 10 gambar wanita. 3 Di antarnya, seorang polwan dengan pakaian lengkap. Sedangkan sisanya, memuat gambar wanita bugil tanpa wajah.

Tidak hanya itu. Pada bagian caption juga tertera nama anggota Polwan tersebut lengkap dengan profesinya sebagai anggota Polri. Hal ini tentu saja membuat orang berpikir foto-foto mesum tersebut adalah anggota Polwan itu.

Kasat Reskrim Poltabes Batam, Kompol Agus Yulianto, membenarkan kejadian tersebut. Namun dia membantah bahwa foto bugil tersebut adalah si polisi wanita.

Menurut Agus, foto-foto tersebut adalah rekayasa belaka. Salah satunya adalah, tangan wanita di foto tersebut tampak mengenakan cat kuku.

"Polwan yang bersangkutan sudah melapor dan menyatakan tidak benar. Yang mencurigakan, dalam foto tangan wanita itu menggunakan kutek, sedangkan korban sendiri tidak menggunakan kutek," kata Agus.

Agus mengaku sudah mengecek apakah ada anggota Brimob di Kepri yang memiliki nama sesuai akun tersebut. Menurut Agus, tidak ada anggota Brimob di wilayah Kepri yang bernama seperti itu.

"Kita sudah mencari anggota Brimob sesuai dengan akun facebook tersebut. Tapi nyatanya tidak ada," tegas Agus.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(cha/djo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%