detikcom
Selasa, 23/03/2010 14:37 WIB

Netanyahu Tegaskan Yerusalem Ibukota Israel

Rita Uli Hutapea - detikNews
Benjamin Netanyahu (AFP)
Washington - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kian ngotot mengenai rencana pembangunan pemukiman baru Yahudi di Yerusalem timur, wilayah yang diklaim sebagai milik Palestina. Padahal sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat (AS) mengecam keras rencana tersebut.

Bahkan saat berkunjung ke Washington, AS pun, Netanyahu terang-terangan menyampaikan kembali sikapnya soal itu.

"Masyarakat Yahudi membangun Yerusalem 3.000 tahun silam dan rakyat Yahudi sedang membangun Yerusalem saat ini," kata Netanyahu seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (23/3/2010).

"Yerusalem bukan pemukiman. Itu ibukota kami," tegas pemimpin Yahudi itu dalam forum American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), kelompok lobi pro-Israel berpengaruh di AS.

Pidato Netanyahu ini bertolak belakang dengan pidato Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Clinton yang disampaikan sebelumnya dalam forum yang sama.

Dalam forum itu Hillary menegaskan, kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi di Yerusalem timur membahayakan upaya pembicaraan damai dengan Palestina.

Hubungan antara pemerintah AS dan Israel dilanda ketegangan sejak pemerintahan koalisi pimpinan Netanyahu mengumumkan rencana untuk membangun 1.600 rumah baru bagi Yahudi di Yerusalem timur. Pemerintah AS terus mengecam rencana tersebut. Namun Israel bersikeras menolak desakan AS untuk menghentikan rencana tersebut.

Netanyahu saat ini berada di Washington untuk meredakan ketegangan dengan pemerintah AS. Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih pada Selasa, 23 Maret waktu setempat.

Otoritas Palestina telah lama menginginkan Yerusalem timur sebagai ibukota negara Palestina yang diharapkan akan mencakup wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Wilayah Yerusalem timur dikuasai Israel sejak perang 1967 silam.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ita/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%