Senin, 22/03/2010 16:41 WIB

Jelang Kongres PDIP

Pro Koalisi Ikut Taufiq-Puan, Pro Oposisi Ikut Mega-Prananda

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Situasi politik di internal PDIP menjelang Kongres di Bali kian memanas saja. Dua anak ketua umum PDIP Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo diprediksi akan bersimpangan jalan soal bagaimana sebaiknya PDIP ke depan.

"Peta politik PDIP menjelang kongres itu posisi ketua umum sudah selesai, sudah
aklamasi. Tetapi soal siapa penerus, Mega-Prananda sama dengan oposisi, Taufiq-Puan sama dengan Koalisi," kata bapilu PDIP Budi Mulyana kepada detikcom, Senin (22/3/2010).

Menurut Budi, pertarungan yang nyata adalah perebutan Sekjen dan Wakil Ketua Umum. Kedua posisi itu terus diperebutkan dua kubu, pro oposisi dan pro koalisi. "Pertempuran di Waketum dan Sekjen yang ramai. Pro koalisi ikut Puan, pro oposisi ikut Prananda," papar Budi.

Kekuatan kedua kubu ini, menurut Budi, sudah tidak seimbang. Mayoritas pimpinan cabang PDIP, sudah menolak menjadikan partai banteng moncong putih itu bergabung dengan koalisi pemerintahan.

"Peluangnya kalau hari ini, ketua umum sudah menyatakan oposisi. Secara de facto pro koalisi sudah kalah, makanya mereka menggunakan instilah aliansi strategis," jelas
Budi.

"Pro koalisi bersama Pak Taufiq gerakannya ke atas dan ke samping karena ke bawah
tidak bisa," lanjutnya.

Budi mengungkapkan, tim Megawati akan memberi pengarahan sebaik-baiknya kepada pemilik hak suara soal menentukan pilihan beroposisi atau berkolisi. Hal ini sangat penting agar kader PDIP tidak terjebak dengan istilah-istilah tersebut.

"Kita tidak mau ada yang tertipu, karena selama ini kita di bawah sudah susah. Kita tidak mau makin susah," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/yid)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%