Detik.com News
Detik.com
Senin, 15/03/2010 19:57 WIB

Eks Anggota JI Perlu Dilibatkan Dalam Deradikalisasi Pesantren

Luhur Hertanto - detikNews
Eks Anggota JI Perlu Dilibatkan Dalam Deradikalisasi Pesantren
Jakarta - Pemerintah tidak menutup mata ada kemungkinan pesantren yang punya afiliasi dengan gerakan terorisme. Upaya penyadaran melalui dialog dan materi pengajaran menjadi langkah deradikalisasi yang pemerintah akan tempuh.

"Secara pasti saya belum tahu, tapi itu sesuatu yang mungkin. Tak boleh juga kita menutup mata dari informasi misal ada ponpes sudah berafiliasi ke terorisme," kata Menag Suryadharma Ali seusai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/3/2010).

Dia menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mencermati informasi mengenai aktifitas terorisme. Tidak terkecuali informasi dari Sidney Jones yang menyebut ada pondok pesantren berafiliasi dengan terorisme tertentu.

"Sebab kalau dibiarkan berkembang, itu yang rugi Islam. Atas nama Islam melakukan kekerasan dan merugikan masyarakat, itu mengotori Islam," tegas Menag.

Upaya pengawasan dan deradikalisasi pesantren sudah pasti tidak dilakukan secara represif. Melainkan melalui pendekatan persuasif seperti dialog rutin tentang masalah jihad dan lain sebagainya dengan melibatkan para mantan anggota kelompok terorisme yang telah sadar.

"Dialog itu merubah cara berpikir. Saya kira bagus dilibatkan mantan anggota JI yang sudah sadar dalam proses penyadaran mereka yang memiliki pemahaman radikal," ujar Menag.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%