Senin, 15/03/2010 19:57 WIB

Eks Anggota JI Perlu Dilibatkan Dalam Deradikalisasi Pesantren

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Pemerintah tidak menutup mata ada kemungkinan pesantren yang punya afiliasi dengan gerakan terorisme. Upaya penyadaran melalui dialog dan materi pengajaran menjadi langkah deradikalisasi yang pemerintah akan tempuh.

"Secara pasti saya belum tahu, tapi itu sesuatu yang mungkin. Tak boleh juga kita menutup mata dari informasi misal ada ponpes sudah berafiliasi ke terorisme," kata Menag Suryadharma Ali seusai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/3/2010).

Dia menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mencermati informasi mengenai aktifitas terorisme. Tidak terkecuali informasi dari Sidney Jones yang menyebut ada pondok pesantren berafiliasi dengan terorisme tertentu.

"Sebab kalau dibiarkan berkembang, itu yang rugi Islam. Atas nama Islam melakukan kekerasan dan merugikan masyarakat, itu mengotori Islam," tegas Menag.

Upaya pengawasan dan deradikalisasi pesantren sudah pasti tidak dilakukan secara represif. Melainkan melalui pendekatan persuasif seperti dialog rutin tentang masalah jihad dan lain sebagainya dengan melibatkan para mantan anggota kelompok terorisme yang telah sadar.

"Dialog itu merubah cara berpikir. Saya kira bagus dilibatkan mantan anggota JI yang sudah sadar dalam proses penyadaran mereka yang memiliki pemahaman radikal," ujar Menag.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(lh/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%