PDIP: DPR Bertanggung Jawab atas Kinerja KPK

Jakarta PDIP tidak ingin siapa pun lantas berpikir negatif mendengar rencana pemotongan anggaran KPK. Apapun yang dilakukan DPR tentu disertai pertimbangan mendasar untuk optimalisasi kinerja KPK.

"Tentang usulan beberapa anggoga Komisi III DPR tentang pemotongan Anggaran KPK, saya kira DPR tidak perlu emosi," kata Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (15/3/2009).

Menurut Tjahjo, KPK adalah produk DPR. Begitu juga pengawasan kinerja KPK, sepenuhnya menjadu tanggung jawab DPR.

"Pengawasan KPK ada pada DPR sebagaimana fungsi tugasnya, KPK produk DPR juga. DPR kan bisa memanggil setiap saat pimpinan KPK yang menyangkut keputusan DPR berkaitan UU," jelas Tjahjo.

"DPR punya kepentingan juga agar kinerja KPK mandiri dan optimal," tutupnya.

Sebelumnya disampaikan anggota Komisi III dari FPKS Nasir Jamil Bahwa ada sejumlah anggota Komisi III DPR yang mengusulkan pemotongan anggaran KPK. Pemotongan ini diusulkan sebagai bentuk "hukuman" karena kinerja KPK menindaklanjuti rekomendasi DPR atas Skandal Century dinilai sangat lambag.

Namun demikian lagi-lagi partai koalisi pemerintah pecah suara. Berbeda dengan FPKS, Ketua FPD Anas Urbaningrum menolak mentah-mentah rencana pemotongan anggaran KPK tersebut. Menurut FPD, anggaran KPK sudah pas dan kinerja KPK juga dinilai sudah efektif.

(van/anw)