Menag: Pencabutan UU Penodaan Agama Bakal Timbulkan Ajaran Sempalan

Magelang Pencabutan UU No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama (UU PPA) akan mendorong lahirnya banyak ajaran sempalan dan sesat di Indonesia. Meskipun sebenarnya pencabutan bisa dibenarkan oleh UU karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

"Kalau UU ini (UU PPA) bisa gol atau dihapus di Mahkamah Konstitusi, maka akan muncul agama apa saja," katanya dalam sambutan menghadiri peringatan maulid nabi di Ponpes Watucongol Muntilan, seperti rilis yang diterima detikcom, Minggu (14/3/2010).

Menurut Surya, saat ini sidang uji materi UU PPA masih berlangsung di MK. Hal itu didasari atas permohonan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan individu yang menuntut pencabutan UU tersebut. Mereka menilai regulasi tersebut diskriminatif karena hanya mengakui enam agama di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budhha, dan Kong Hu Cu.

"Mereka mengatakan kalau cuma mengakui enam agama berarti melanggar hak pemeluk keyakinan lain," kata politisi PPP ini.

Surya menjelaskan, alasan mereka mungkin bisa dibenarkan dalam sistem perundang-undangan di tanah air. Namun, UU PPA tetap masih diperlukan untuk mencegah lahirnya banyak ajaran sempalan yang bakal melecehkan Islam.

"Saat ini saja ada beberapa ajaran sempalan muncul. Salah satunya ajaran yang mengganti ayat Al Quran yakni Ahmadiyah dan mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad," katanya.

Surya meminta seluruh masyarakat Islam bersatu padu untuk menjaga Islam dari upaya pihak lain yang ingin menghancurkannya. Namun, ia berharap warga muslim di tanah air lebih mengedepankan dialog untuk menyadarkan penganut ajaran sempalan.
(anw/anw)