PDIP Minta Pimpinan DPR Tutup Pintu untuk Sri Mulyani

Jakarta PDIP terus menggalakkan 'gerakan' boikot pada Menkeu Sri Mulyani. Kini fraksi ini meminta pimpinan DPR untuk tidak mengundang nama-nama yang dianggap bertanggung jawab dalam bailout Century, ke DPR.

"FPDIP DPR meminta pimpinan DPR agar nama yang direkomendasikan dalam keputusan skandal Bank Century untuk tidak diundang ke DPR dalam berbagai forum DPR," ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Menurut Tjahjo, peran Sri Mulyani bisa digantikan oleh staf Depkeu lainnya mengingat anggota DPR sudah tidak percaya dengan Sri Mulyani.

"Sri Mulyani bisa diwakilkan, sambil menunggu keputusan hukum yang berkekuatan pasti," ujar Tjahjo.

Tjahjo berpendapat, kehadiran Sri Mulyani ke DPR saat ini tidak tepat, karena legitimasi pemerintahan SBY-Boediono lemah.

"Apalagi politik pemerintahan SBY sudah lemah dan ditinggalkan oleh Golkar, PPP dan PKS. Pemerintah sedang dalam lampu merah," tutup Tjahjo.

'Gerakan' PDIP ini tak sepenuhnya didukung politisi. Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin menilai penolakan Menkeu Sri Mulyani Indarwati (SMI) dalam sidang dan rapat-rapat di DPR sebagai tindakan tidak dewasa.

Sementara, Sri Mulyani mengharapkan DPR RI tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI yang akan dihadirinya.

(nik/nrl)