Barter Kasus dan Kotornya Politik

Jakarta Pak Presiden, tema pembicaraan setelah sidang paripurna DPR yang diakhiri voting untuk kasus Century adalah perselingkuhan dan pengkhianatan oleh kawan-kawan seiring. Di sebuah koran, saya melihat karikatur seseorang dengan pedang terhunus hendak membokong anda dari belakang. Anda dan orang itu (ia petinggi salah satu partai) sama-sama diberi dandanan kekaisaran Romawi Kuno.

Itu adalah ekor dari perbedaan cara pandang fraksi-fraksi dalam menyikapi hasil kerja Panitia Khusus Angket Century. Dari kacamata Partai Demokrat, dan partai-partai lain yang satu opsi dengannya, itu mungkin sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap apa? Cita-cita bersama? Semoga ada. Saya tidak tahu apa cita-cita bersama para politisi. Dan anda mungkin tahu. Anda figur politik nomor satu di negeri ini.

Tema lain yang cukup kuat diserukan adalah barter kasus. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan ada indikasi ke arah itu dan Yuddy Chrisnandi, kandidat ketua umum Golkar yang kalah dalam pertarungan lalu dan sekali salto berhasil menempatkan dirinya di kursi Ketua DPP Partai Hanura, menguatkan pernyataan ICW dengan menyatakan bahwa pemerintah menekan 5 partai. Untuk mempertahankan kegelapan ia tidak menyebut partai mana saja yang ditekan-tekan oleh pemerintah, sekalipun publik sudah tahu partai mana saja itu.

Kabar-kabar semacam ini, gosip-gosip politik, lobi-lobi, dan tabiat para politisi--baik di ruang sidang parlemen maupun negosiasi yang mereka lakukan di kolong meja--tampaknya sangat berguna untuk mengekalkan anggapan bahwa politik adalah dunia kotor. "Eh, jangan bilang-bilang ibu saya bahwa saya nyemplung ke dunia politik. Selama ini dia menyangka saya bermain piano di rumah bordil," itulah ucapan anonim orang AS tentang politik. Dalam kasus kita, mungkin diperlukan sedikit modifikasi untuk frase "bermain piano di rumah bordil". Yang lebih pas dengan situasi kita rasa-rasanya "berakting di rumah bordil."

Saya pribadi menganggap bahwa politik adalah dunia yang penuh hikmah. Dan saya akan menyampaikan kepada orang-orang kelas bawah yang terlunta-lunta dan merasa tidak kebagian apa-apa bahwa setidaknya mereka kebagian hikmah. Kalau benar ada barter kasus, pasti ada hikmahnya di sana. Kalau tidak benar, pasti ada juga hikmahnya. Koalisi bubar dan sejumlah menteri di-reshuffle, ada hikmahnya. Kontrak politik baru diteken, ada hikmahnya.

Orang-orang melarat selalu pintar memetik hikmah, Pak Presiden. Jadi, silakan anda melakukan apa saja: lobi politik, kompromi, pembagian kekuasaan, tukar-menukar kasus, dan sebagainya. Enam puluh persen pemilih sudah (telanjur) mempercayakan suara mereka kepada anda, dan anda memiliki hak prerogatif sebagai presiden.

Jika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, paling-paling saya melakukannya agar tidak salah memetik hikmah. Untuk mengambil hikmah tentang koalisi, misalnya, penting bagi saya untuk tahu apakah ada bedanya antara koalisi dan kenduri kekuasaan. Dan menilik watak koalisi partai-partai kita, tampaknya sebutan "kenduri kekuasaan" lebih tepat. Maksud saya, pemerintahan koalisi akan jatuh jika partai-partai penyokongnya berseberangan pendapat. Dalam "kenduri kekuasaan", Anda bisa saja memecat para menteri dari partai-partai yang berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah. Setelah itu anda mengadakan kenduri baru: bagi-bagi kekuasaan lagi, mengharapkan dukungan kekuasaan lagi, dan kontrak politik baru diteken lagi.

Sebenarnya saya ingin menyarankan anda membuat kontrak politik dengan rakyat saja, tetapi saya kira lebih mudah bagi anda untuk meneken kontrak politik dengan para politisi. Sedikit muncul gejala pengkhianatan, para politisi mudah digertak: "Kalau sampean macam-macam, saya bongkar kasus sampean."

Anda tahu, Pak Presiden, jika anda meneken kontrak dengan rakyat, mereka tidak bisa digertak seperti itu. Tetapi, mereka mudah juga ditundukkan asalkan tetap dibiarkan melarat. Bukankah politik uang dalam setiap pemilu dan pilkada berlangsung dengan asumsi bahwa rakyat bisa dibayar dan suara mereka bisa dibeli?

Sekarang, kembali ke lontaran ICW, hikmah terbaru yang saya dapatkan adalah bahwa partai-partai bisa dengan mudah bersatu pendapat untuk sama-sama menolak: tidak ada barter dalam kasus Century. Saya senang mendengarnya, sebab kalau ada barter, saya membayangkan pasti pemerintah tidak mungkin melakukan sendiri negosiasinya. Anda akan memerlukan perantara, atau makelar kasus, untuk memuluskan tawar-menawar. Dan saya yakin akan ada intervensi yang mengenaskan pada penegakan hukum yang anda sendiri janjikan.

Salam dari saya,

A.S. Laksana
(asy/asy)