Detik.com News
Detik.com
Jumat, 05/03/2010 15:01 WIB

Korupsi Tiket Kemlu

Kemlu: Testimoni Ade Sudirman Perlu Diklarifikasi Proses Hukum

Mega Putra Ratya - detikNews
Kemlu: Testimoni Ade Sudirman Perlu Diklarifikasi Proses Hukum
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menganggap testimoni Kasubag Verifikasi Kemenlu Ade Sudirman sebagai testimoni sepihak. Testimoni itu harus diuji kebenarannya.

"Testimoni itu harus diklarifikasi oleh proses hukum," kata Jubir Kemlu Teuku Faizasyah usai Press Briefing di Kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta, Jumat (5/3/2010).

Menurut Faiza, dirinya bisa membuat testimoni dan siapapun juga bisa membuat testimoni. "Berbahaya kalau kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang sahih. Jadi harus bisa membuktikan kebenaran suatu testimoni," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai pejabat tinggi yang terlibat itu dengan inisial NHW
dan IC, Faiza menekankan bahwa sudah semestinya semua mengedepankan asas
praduga tak bersalah.

"Semua yang disebutkan itu masih berupa pernyataan sepihak. Pernyataan
sepihak itu nilai kebenarannya harus terbukti oleh proses peradilan. Kita
tidak melihat permasalahan itu sebgai bagian materi dari proses penyelidikan internal yang kita lakukan. Proses di kejaksaan yang mungkin bisa menyelesaikannya,"pungkasnya.

Sebelumnya salah satu tersangka dugaan korupsi mark up tiket pesawat
perjalanan para diplomat di Kemlu, Kasubag Verivikasi Kemenlu Ade Sudirman dalam testimoninya mengakui adanya aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat tinggi Kemlu.

Aliran dana korupsi tersebut mengalir ke Menlu, Sekjen, Pejabat Eselon II dan para kepala biro Kemlu.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/amd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%