Detik.com News
Detik.com
Jumat, 05/03/2010 15:01 WIB

Korupsi Tiket Kemlu

Kemlu: Testimoni Ade Sudirman Perlu Diklarifikasi Proses Hukum

Mega Putra Ratya - detikNews
Kemlu: Testimoni Ade Sudirman Perlu Diklarifikasi Proses Hukum
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menganggap testimoni Kasubag Verifikasi Kemenlu Ade Sudirman sebagai testimoni sepihak. Testimoni itu harus diuji kebenarannya.

"Testimoni itu harus diklarifikasi oleh proses hukum," kata Jubir Kemlu Teuku Faizasyah usai Press Briefing di Kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta, Jumat (5/3/2010).

Menurut Faiza, dirinya bisa membuat testimoni dan siapapun juga bisa membuat testimoni. "Berbahaya kalau kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang sahih. Jadi harus bisa membuktikan kebenaran suatu testimoni," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai pejabat tinggi yang terlibat itu dengan inisial NHW
dan IC, Faiza menekankan bahwa sudah semestinya semua mengedepankan asas
praduga tak bersalah.

"Semua yang disebutkan itu masih berupa pernyataan sepihak. Pernyataan
sepihak itu nilai kebenarannya harus terbukti oleh proses peradilan. Kita
tidak melihat permasalahan itu sebgai bagian materi dari proses penyelidikan internal yang kita lakukan. Proses di kejaksaan yang mungkin bisa menyelesaikannya,"pungkasnya.

Sebelumnya salah satu tersangka dugaan korupsi mark up tiket pesawat
perjalanan para diplomat di Kemlu, Kasubag Verivikasi Kemenlu Ade Sudirman dalam testimoninya mengakui adanya aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat tinggi Kemlu.

Aliran dana korupsi tersebut mengalir ke Menlu, Sekjen, Pejabat Eselon II dan para kepala biro Kemlu.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/amd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%