detikcom

Jumat, 05/03/2010 15:01 WIB

Korupsi Tiket Kemlu

Kemlu: Testimoni Ade Sudirman Perlu Diklarifikasi Proses Hukum

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menganggap testimoni Kasubag Verifikasi Kemenlu Ade Sudirman sebagai testimoni sepihak. Testimoni itu harus diuji kebenarannya.

"Testimoni itu harus diklarifikasi oleh proses hukum," kata Jubir Kemlu Teuku Faizasyah usai Press Briefing di Kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta, Jumat (5/3/2010).

Menurut Faiza, dirinya bisa membuat testimoni dan siapapun juga bisa membuat testimoni. "Berbahaya kalau kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang sahih. Jadi harus bisa membuktikan kebenaran suatu testimoni," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai pejabat tinggi yang terlibat itu dengan inisial NHW
dan IC, Faiza menekankan bahwa sudah semestinya semua mengedepankan asas
praduga tak bersalah.

"Semua yang disebutkan itu masih berupa pernyataan sepihak. Pernyataan
sepihak itu nilai kebenarannya harus terbukti oleh proses peradilan. Kita
tidak melihat permasalahan itu sebgai bagian materi dari proses penyelidikan internal yang kita lakukan. Proses di kejaksaan yang mungkin bisa menyelesaikannya,"pungkasnya.

Sebelumnya salah satu tersangka dugaan korupsi mark up tiket pesawat
perjalanan para diplomat di Kemlu, Kasubag Verivikasi Kemenlu Ade Sudirman dalam testimoninya mengakui adanya aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat tinggi Kemlu.

Aliran dana korupsi tersebut mengalir ke Menlu, Sekjen, Pejabat Eselon II dan para kepala biro Kemlu.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/amd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
65%
Kontra
35%