detikcom

Jumat, 05/03/2010 15:01 WIB

Korupsi Tiket Kemlu

Kemlu: Testimoni Ade Sudirman Perlu Diklarifikasi Proses Hukum

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menganggap testimoni Kasubag Verifikasi Kemenlu Ade Sudirman sebagai testimoni sepihak. Testimoni itu harus diuji kebenarannya.

"Testimoni itu harus diklarifikasi oleh proses hukum," kata Jubir Kemlu Teuku Faizasyah usai Press Briefing di Kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta, Jumat (5/3/2010).

Menurut Faiza, dirinya bisa membuat testimoni dan siapapun juga bisa membuat testimoni. "Berbahaya kalau kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang sahih. Jadi harus bisa membuktikan kebenaran suatu testimoni," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai pejabat tinggi yang terlibat itu dengan inisial NHW
dan IC, Faiza menekankan bahwa sudah semestinya semua mengedepankan asas
praduga tak bersalah.

"Semua yang disebutkan itu masih berupa pernyataan sepihak. Pernyataan
sepihak itu nilai kebenarannya harus terbukti oleh proses peradilan. Kita
tidak melihat permasalahan itu sebgai bagian materi dari proses penyelidikan internal yang kita lakukan. Proses di kejaksaan yang mungkin bisa menyelesaikannya,"pungkasnya.

Sebelumnya salah satu tersangka dugaan korupsi mark up tiket pesawat
perjalanan para diplomat di Kemlu, Kasubag Verivikasi Kemenlu Ade Sudirman dalam testimoninya mengakui adanya aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat tinggi Kemlu.

Aliran dana korupsi tersebut mengalir ke Menlu, Sekjen, Pejabat Eselon II dan para kepala biro Kemlu.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mpr/amd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%