PDIP Minta Nama yang Terlibat Kasus Century Tak Diundang ke DPR

Jakarta Sebagai partai oposisi, tampaknya Partai Demokrasi Indonesioa Perjuangan (PDIP) semakin menyalak galak. PDIP merekomendasikan kepada DPR untuk tidak mengundang nama pejabat yang terkait kasus Century dalam setiap forum yang dilaksanakan DPR.

"Fraksi PDIP akan minta kepada pimpinan DPR agar nama yang direkomendasikan dalam keputusan terkait skandal Century, untuk tidak diundang dalam berbagai forum yang diadakan DPR," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada detikcom melalui pesan singkatnya, Kamis (4/3/2010).

Ia mencontohkan, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani diundang sebagai mitra kerja oleh DPR, maka ia tidak boleh datang untuk memenuhi undngan tersebut. Ketidakhadiran Sri Mulayani saat itu menurut Tjahjo bisa diwakili oleh Sekjen dari Kementerian Keuangan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi Sri Mulyani saja, tapi berlaku bagi seluruh nama yang tersebut untuk bertanggung jawab terhadap bailout Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun ini.

Lebih lanjut pria berkacamata ini mengatakan, pemerintah dan DPR merupakan hasil dari produk politik. Sehingga keputusan politik DPR tentang skandal Bank Century ini, harus diletakkan dalam konteks sistem pemerintahan presidensial.

Tjahjo berpesan, bahwa pemerintah sekarang ini harus berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya, terlebih setelah ditinggal oleh partai pendukungnnya. "Aliansi politik pemerintahan SBY saat ini sudah lemah posisinya, dengan ditinggal PPP, Golkar dan PKS. Pemerintahan saat ini sedang dalam lampu merah," ujar Tjahjo menutup pembicaraannya.
(lia/nwk)