Detik.com News
Detik.com
Kamis, 25/02/2010 16:19 WIB

Keputusan DPR Soal Kasus Century 3 Maret

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Keputusan DPR Soal Kasus Century 3 Maret Priyo Budi
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna pengambilan
keputusan soal kasus Bank Century pada 2-3 Maret 2010. Keputusan akan dibacakan
pada 3 Maret, setelah laporan Pansus Angket kasus Bank Century terlebih dahulu
dibacakan pada paripurna tanggal 2 Maret.

Demikian hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang disampaikan Ketua DPR
Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2010).

Marzuki menjelaskan, laporan Pansus yang akan dibacakan pada tanggal 2 Maret
juga akan dibagikan kepada setiap anggota Dewan. Hal ini dilakukan agar sebelum
memutus, para anggota Dewan bisa mempelajari terlebih dahulu hasil laporan
Pansus.

"Kita memberikan kesempatan anggota untuk membaca. Karena katanya tanggal 1
(Maret) malam kesimpulan Pansus baru selesai," kata Marzuki.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, memperkirakan rapat paripurna pengambilan
keputusan pada 3 Maret akan berlansung molor. Sebab, derajat perbedaan pandangan
fraksi dalam kesimpulan Pansus masih tinggi.

"Mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik," kata Priyo.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lrn/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%