Rabu, 10/02/2010 11:29 WIB

UI 'Hukum' Dosen Plagiator dengan Tak Bisa Jadi Profesor

Anwar Khumaini - detikNews
Foto: ui.ac.id
Jakarta - Plagiarisme adalah ancaman serius dunia pendidikan. Universitas Indonesia (UI) pun pernah menemukan kasus tak elok itu. Akademisi yang ketahuan menjiplak, takkan pernah meraih penghormatan gelar profesor.

"Beberapa distop tidak bisa jadi guru besar," kata Wakil Rektor UI Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Muhamamd Anis kepada detikcom, Rabu (10/2/2010).

Anis menjelaskan, plagiarisme yang biasa terjadi meliputi dua hal. Yakni full plagiarisme dan auto plagiarisme. "Kalau auto plagiarisme, dia sudah mempublikasikan di satu tempat, tapi juga mempublikasikan ke tempat lain," papar Anis.

Dalam dunia perguruan tinggi, lanjut Anis, kejujuran adalah yang paling utama sehingga tidak ada tempat bagi para plagiator. Jika terbukti menjiplak, mereka harus mendapatkan sanksi.

Plagiarisme, menurutnya, akan terjadi jika dalam proses pembuatan karya ilmiah tidak ada komunikasi yang baik antara sang dosen dengan mahasiswa, atau pun dosen dengan atasannya. Jika ada komunikasi yang baik, peluang-peluang plagiarisme bisa diminimalisir.

"Plagiarisme terjadi kalau proses tidak berjalan dengan baik. Misal membuat skripsi, harus ada pertemuan intens dengan dosen. Kalau tidak maka akan memicu plagiarisme," kata Anis.

Di kampus UI, imbuh dia, terdapat komite etik yang salah satu tugasnya berfungsi untuk menindak masalah-masalah penjiplakan karya ilmiah.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(anw/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%