detikcom
Senin, 08/02/2010 14:28 WIB

Kemelut Lahan TNI di TN Gunung Halimun, Kemhut Bentuk Tim Khusus

Didit Tri Kertapati - detikNews
Jakarta - Penyelesaian kasus pemukiman dan proyek pertanian milik Yayasan Veteran TNI di kawasan Taman Nasional (TN) Gunung Halimun-Salak diperkirakan akan kompleks. Sebuah tim khusus telah dibentuk Kementerian Kehutanan RI untuk mencari solusi terbaik.

"Kita sudah bikin tim, Jumat besok kita akan undang Bupati Bogor, Bupati Subang, Yayasan Veteran RI dan instansi terkait," kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Darori, di Kantor Kementerian Kehutanan RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Pada 1967, Yayasan Veteran TNI memperoleh lahan seluas 256,77 ha di kawasan TB Gunung Halimun-Salak secara tukar guling melalui Perum Perhutani selaku pengelola pada kala itu. Di dalam perkembangaannya di sana digelar proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapura berikut bangunan sarana-prasarana, fasilitas sosial dan umum, obyek wisata dan 210 unit vila.

Pengadaan proyek dan berbagai bangunan tersebut menyalahi fungsi lahan yang telah ditetapkan dan harus dikembalikan sesuai fungsinya, yakni kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Temuan lain yang tidak kalah serius adalah status lahan pengganti yang Yayasan Veteran RI telah tukarkan, tidak kunjung ada kejelasan.

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan areal pengganti di Subang seluas 297 ha belum jelas. Lahan seluas 36,1 ha di antaranya telah memiliki sertifikat tetapi atas nama pihak lain dan 103,33 ha lagi merupakan tanah negara yang proses pengalihannya harus melalui persetujuan Pemda dan BPN.

"Proses itu yang belum juga dilakukan," papar Darori sembari menegaskan Kementerian Kehutanan baru resmi mengelola TN Gunung Halimun-Salak per Agustus 2009.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lh/fay)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%