Senin, 08/02/2010 14:28 WIB

Kemelut Lahan TNI di TN Gunung Halimun, Kemhut Bentuk Tim Khusus

Didit Tri Kertapati - detikNews
Jakarta - Penyelesaian kasus pemukiman dan proyek pertanian milik Yayasan Veteran TNI di kawasan Taman Nasional (TN) Gunung Halimun-Salak diperkirakan akan kompleks. Sebuah tim khusus telah dibentuk Kementerian Kehutanan RI untuk mencari solusi terbaik.

"Kita sudah bikin tim, Jumat besok kita akan undang Bupati Bogor, Bupati Subang, Yayasan Veteran RI dan instansi terkait," kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Darori, di Kantor Kementerian Kehutanan RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Pada 1967, Yayasan Veteran TNI memperoleh lahan seluas 256,77 ha di kawasan TB Gunung Halimun-Salak secara tukar guling melalui Perum Perhutani selaku pengelola pada kala itu. Di dalam perkembangaannya di sana digelar proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapura berikut bangunan sarana-prasarana, fasilitas sosial dan umum, obyek wisata dan 210 unit vila.

Pengadaan proyek dan berbagai bangunan tersebut menyalahi fungsi lahan yang telah ditetapkan dan harus dikembalikan sesuai fungsinya, yakni kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Temuan lain yang tidak kalah serius adalah status lahan pengganti yang Yayasan Veteran RI telah tukarkan, tidak kunjung ada kejelasan.

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan areal pengganti di Subang seluas 297 ha belum jelas. Lahan seluas 36,1 ha di antaranya telah memiliki sertifikat tetapi atas nama pihak lain dan 103,33 ha lagi merupakan tanah negara yang proses pengalihannya harus melalui persetujuan Pemda dan BPN.

"Proses itu yang belum juga dilakukan," papar Darori sembari menegaskan Kementerian Kehutanan baru resmi mengelola TN Gunung Halimun-Salak per Agustus 2009.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%