Senin, 08/02/2010 14:28 WIB

Kemelut Lahan TNI di TN Gunung Halimun, Kemhut Bentuk Tim Khusus

Didit Tri Kertapati - detikNews
Jakarta - Penyelesaian kasus pemukiman dan proyek pertanian milik Yayasan Veteran TNI di kawasan Taman Nasional (TN) Gunung Halimun-Salak diperkirakan akan kompleks. Sebuah tim khusus telah dibentuk Kementerian Kehutanan RI untuk mencari solusi terbaik.

"Kita sudah bikin tim, Jumat besok kita akan undang Bupati Bogor, Bupati Subang, Yayasan Veteran RI dan instansi terkait," kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Darori, di Kantor Kementerian Kehutanan RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Pada 1967, Yayasan Veteran TNI memperoleh lahan seluas 256,77 ha di kawasan TB Gunung Halimun-Salak secara tukar guling melalui Perum Perhutani selaku pengelola pada kala itu. Di dalam perkembangaannya di sana digelar proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapura berikut bangunan sarana-prasarana, fasilitas sosial dan umum, obyek wisata dan 210 unit vila.

Pengadaan proyek dan berbagai bangunan tersebut menyalahi fungsi lahan yang telah ditetapkan dan harus dikembalikan sesuai fungsinya, yakni kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Temuan lain yang tidak kalah serius adalah status lahan pengganti yang Yayasan Veteran RI telah tukarkan, tidak kunjung ada kejelasan.

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan areal pengganti di Subang seluas 297 ha belum jelas. Lahan seluas 36,1 ha di antaranya telah memiliki sertifikat tetapi atas nama pihak lain dan 103,33 ha lagi merupakan tanah negara yang proses pengalihannya harus melalui persetujuan Pemda dan BPN.

"Proses itu yang belum juga dilakukan," papar Darori sembari menegaskan Kementerian Kehutanan baru resmi mengelola TN Gunung Halimun-Salak per Agustus 2009.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%