KPK Ambil Data ke DPR

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil data dokumentasi penyelidikan skandal Century ke Gedung DPR. Wakil Ketua Pansus Century Gayus Lumbuun mewakili Pansus menyerahkan data yang diperlukan.

"Tadi sore diambil Pak Chandra Hamzah," kata Gayus melalui pesan singkat kepada detikcom, Jumat (5/2/2010).

Menurut Gayus, KPK mendapat semua data hasil penyelidikan kecuali rekaman rapat internal Rapat Dewan Gubernur dan rapat KSSK.

"Karena tidak ada hubungan dengan yang diselidiki KPK," jelas Gayus.

Dokumen yang diserahkan panitia Angket Bank Century kepada KPK berupa risalah rapat pemeriksaan pansus angket sebanyak 21 risalah yang terdiri dari :

1. Risalah tanggal 21 Des 09 tentang pemeriksaan Anwar Nasution,
2. Risalah tanggal 21 Des 09 tentang pemeriksaan Burhanudin Abdullah,
3. Risalah tanggal 22 Des 09 tentang pemeriksaan Miranda Gultom,
4. Risalah tanggal 22 Des 09 tentang pemeriksaan Boediono,
5. Risalah tanggal 22 Des 09 tentang pemeriksaan Budi Rochadi,
6. Risalah tanggal 5 Jan 10 tentang pemeriksaan Aulia Pohan,
7. Risalah tanggal 5 Jan 10 tentang pemeriksaan Sabar Anton Tarihoran, 8. Risalah tanggal 6 Jan 10 tentang pemeriksaan Maman Sumantri, Maulana Ibrahim, Rusli Simanjuntak,
9. Risalah tanggal 7 Jan 10 tentang pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristianto,
11. Risalah tanggal 7 Jan 10 tentang pemeriksaan Robert Tantular dan Susana coa,
12. Risalah tanggal 12 Jan 10 tentang pemeriksaan Budi Rochadi,
13. Risalah tanggal 12 Jan 10 tentang pemeriksaan Boediono,
14. Risalah tanggal 13 Jan 10 tentang pemeriksaan Sri Mulyani,
15. Risalah tanggal 14 Jan 10 tentang pemeriksaan Raden Pardede,
16. Risalah tanggal 14 Jan 10 tentang pemeriksaan Jusuf Kalla,
17. Risalah tanggal 18 Jan 10 tentang pemeriksaan Darmin Nasution dan Fuad Rachmady,
18. Risalah tanggal 18 Jan 10 tentang pemeriksaan Marsilam Simanjuntak,
19. Risalah tanggal 19 Jan 10 tentang pemeriksaan Rudjito dan Firdaus Djaelani,
20. Risalah tanggal 20 Jan 10 tentang pemeriksaan Susno Duadji,
21. Tata tertib DPR RI

(ape/ape)