detikcom

Senin, 01/02/2010 14:37 WIB

Wiranto: Deklarasi ND Bentuk Kegundahan Surya Paloh

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto mendukung penuh pendeklarasian ormas Nasional Demokrat (ND). Menurut Wiranto, Surya Paloh melakukan terobosan itu karena merasa gundah melihat kondisi bangsa ini yang tidak kunjung membaik.

"Saya mendukung kehadiran ND. Sebagai salah satu teman, kalau saya melihat, itu bentuk kegundahan beliau (SP) melihat bangsa ini," kata Wiranto di sela-sela acara jumpa pers di Kantor DPP Hanura, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (1/2/2010).

Menurut Wiranto, sosok Surya Paloh sudah cukup populis, sehingga tidak perlu lagi untuk mempromosikan diri. Tetapi, karena dia ingin berkontribusi langsung terhadap bangsa ini, dia mendirikan ormas ND.

"ND itu ormas, dia sudah populis, tapi itu misi batin dia untuk bangsa ini. Kita harus mendukung itu, karena bangsa ini perlu kontribusi dari anak bangsa seperti beliau," paparnya.

Saat ditanya apa alasan SP mendeklarasikan ND, Wiranto menduga karena bos Media Group itu geram melihat bangsanya tak maju-maju. "Mungkin dia geram, dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan yang spektakuler dari bangsa ini," jawabnya.

Apakah ikut hadir dalam deklarasi ini, Pak? "Saya mendukung dan akan hadir dalam acara pendeklarasian ini. Kehadiran ND berangkat dari kepedulian pada negeri ini," pungkasnya.

Deklarasi ND digelar pukul 15.00 WIB di Istora Senayan Jakarta. Saat ini massa ND telah berdatangan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%