detikcom
Senin, 01/02/2010 14:37 WIB

Wiranto: Deklarasi ND Bentuk Kegundahan Surya Paloh

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto mendukung penuh pendeklarasian ormas Nasional Demokrat (ND). Menurut Wiranto, Surya Paloh melakukan terobosan itu karena merasa gundah melihat kondisi bangsa ini yang tidak kunjung membaik.

"Saya mendukung kehadiran ND. Sebagai salah satu teman, kalau saya melihat, itu bentuk kegundahan beliau (SP) melihat bangsa ini," kata Wiranto di sela-sela acara jumpa pers di Kantor DPP Hanura, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (1/2/2010).

Menurut Wiranto, sosok Surya Paloh sudah cukup populis, sehingga tidak perlu lagi untuk mempromosikan diri. Tetapi, karena dia ingin berkontribusi langsung terhadap bangsa ini, dia mendirikan ormas ND.

"ND itu ormas, dia sudah populis, tapi itu misi batin dia untuk bangsa ini. Kita harus mendukung itu, karena bangsa ini perlu kontribusi dari anak bangsa seperti beliau," paparnya.

Saat ditanya apa alasan SP mendeklarasikan ND, Wiranto menduga karena bos Media Group itu geram melihat bangsanya tak maju-maju. "Mungkin dia geram, dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan yang spektakuler dari bangsa ini," jawabnya.

Apakah ikut hadir dalam deklarasi ini, Pak? "Saya mendukung dan akan hadir dalam acara pendeklarasian ini. Kehadiran ND berangkat dari kepedulian pada negeri ini," pungkasnya.

Deklarasi ND digelar pukul 15.00 WIB di Istora Senayan Jakarta. Saat ini massa ND telah berdatangan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%