detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 04:52 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 27/01/2010 22:00 WIB

Mendiknas: Jika Tak Laksanakan UN, Kami Langgar PP

Amanda Ferdina - detikNews
Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak melarang dilaksanakannya Ujian Nasional (UN). Oleh karenanya, tidak ada alasan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk tidak menggelar UN. Malah, jika tak gelar UN, Kemdiknas justru melanggar peraturan pemerintah (PP) yang dibuatnya.

"Termasuk MA, memang tidak ada larangan melaksanakan UN. Maka tidak ada alasan juga pemerintah tidak melaksanakannya. Kalau tidak, malah pemerintah melanggar PP yang dibuatnya," ujar Mendiknas M Nuh di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Nuh Juga mengingatkan jika UN bukan satu-satunya syarat kelulusan seorang siswa. "Persyaratan kelulusan ada 4, yaitu peserta telah merampungkan semua proses belajar, peserta lulus dalam penilaian kepribadian dan budi pekerti, peserta lulus ujian mata pelajaran sekolah yang diuji, dan peserta lulus UN," jelasnya.

Jika siswa lulus UN tapi nilai ujian mata pelajaran sekolahnya tidak lulus, maka ia tidak lulus. "Jadi kalau UN dikatakan satu-satunya ya nggak pas. Justru ini 1 dari 3," tambahnya.

Namun begitu, Nuh mengaku masih harus meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN. Terutama terkait pembuatan soal. "Tidak hanya susah atau mudah semua, tapi distribusi susah dan mudahnya menggambarkan distribusi sekolah kita," jelasnya.

Begitu pula dengan penggandaan soal. "Penggandaan bisa jadi sumber kebocoran maka di tempat penggandaan harus ada sistem sekuriti yang menjamin tak kan bocor. Begitu pula distribusi dari tempat penggandaan soal ke sekolah-sekolah. Harus dipastikan tak bocor," jelasnya.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(amd/mad)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%
MustRead close