Rabu, 27/01/2010 22:00 WIB

Mendiknas: Jika Tak Laksanakan UN, Kami Langgar PP

Amanda Ferdina - detikNews
Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak melarang dilaksanakannya Ujian Nasional (UN). Oleh karenanya, tidak ada alasan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk tidak menggelar UN. Malah, jika tak gelar UN, Kemdiknas justru melanggar peraturan pemerintah (PP) yang dibuatnya.

"Termasuk MA, memang tidak ada larangan melaksanakan UN. Maka tidak ada alasan juga pemerintah tidak melaksanakannya. Kalau tidak, malah pemerintah melanggar PP yang dibuatnya," ujar Mendiknas M Nuh di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Nuh Juga mengingatkan jika UN bukan satu-satunya syarat kelulusan seorang siswa. "Persyaratan kelulusan ada 4, yaitu peserta telah merampungkan semua proses belajar, peserta lulus dalam penilaian kepribadian dan budi pekerti, peserta lulus ujian mata pelajaran sekolah yang diuji, dan peserta lulus UN," jelasnya.

Jika siswa lulus UN tapi nilai ujian mata pelajaran sekolahnya tidak lulus, maka ia tidak lulus. "Jadi kalau UN dikatakan satu-satunya ya nggak pas. Justru ini 1 dari 3," tambahnya.

Namun begitu, Nuh mengaku masih harus meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN. Terutama terkait pembuatan soal. "Tidak hanya susah atau mudah semua, tapi distribusi susah dan mudahnya menggambarkan distribusi sekolah kita," jelasnya.

Begitu pula dengan penggandaan soal. "Penggandaan bisa jadi sumber kebocoran maka di tempat penggandaan harus ada sistem sekuriti yang menjamin tak kan bocor. Begitu pula distribusi dari tempat penggandaan soal ke sekolah-sekolah. Harus dipastikan tak bocor," jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(amd/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%