Detik.com News
Detik.com

Rabu, 27/01/2010 11:45 WIB

Kecelakaan Lalu Lintas Prajurit TNI AL Meningkat karena Rumah Jauh

Ramadhian Fadillah - detikNews
Kecelakaan Lalu Lintas Prajurit TNI AL Meningkat karena Rumah Jauh
Jakarta - Kekurangan rumah dinas bagi TNI aktif menimbulkan berbagai permasalahan. KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono mengaku menerima laporan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa prajurit TNI AL, meningkat. Penyebabnya diduga para prajurit tersebut harus mengejar waktu akibat rumahnya berjauhan dengan lokasi kantor.

"Kecelakaan meningkat karena para prajurit rumahnya jauh dari kantor," ujar Agus saat Rapim TNI AL di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (27/1/2010).

Untuk itu Mabes TNI AL telah menyediakan rumah non dinas bagi prajurit TNI AL di seluruh Indonesia. Untuk tahap awal, direncanakan ada 1.750 rumah non dinas yang dibangun.

Menurut Agus, banyak perumahan TNI yang masih ditempati purnawirawan. Namun TNI AL tidak asal menertibkan, karena ada ketentuan yang harus dipenuhi.

"Sudah ada keputusan, purnawirawan sampai dengan jandanya masih boleh menempati," terangnya.

Selain itu TNI AL juga memberikan toleransi sampai purnawirawan itu memiliki rumah lainnya.

"Namun sering kali, rumah tersebut sudah ditempati anaknya, cucunya, bahkan orang lain. Itu yang kita tertibkan," tegas perwira tinggi bintang tiga ini.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rdf/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%