detikcom

Rabu, 27/01/2010 11:28 WIB

Pembelian Pesawat Kepresidenan Tak Tepat

Gunawan Mashar - detikNews
Jakarta - Rencana pembelian pesawat kepresidenan khusus dinilai tidak tepat. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang buruk. Seharusnya pengeluaran anggaran diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat.

"Harusnya lebih hati-hati mengeluarkan anggaran. Lebih tepat jika ditujukan untuk mendanai sektor rill bukan untuk mendanai presiden," kata peneliti hukum dan politik anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam ketika berbincang dengan detikcom, Rabu (27/1/2010).

Pemerintah, sejak November 2009 lalu, telah mengajukan persetujuan pembayaran uang muka tanda jadi pembelian pesawat sebanyak Rp 200 miliar ke DPR. Rencana ini pun dipersoalkan sejumlah Badan Anggaran DPR.

Menurut Roy, pemerintah saat ini harusnya mengeluarkan anggaran yang pro rakyat, di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.

Belum diketahui jenis pesawat yang rencananya akan dibeli oleh pemerintah. Jika menilik pada masa pemerintahan Gus Dur, pemerintah saat itu sempat berencana membeli pesawat kepresidenan jenis Boeing 737-200. "Harga Boeing jika dirupiahkan berkisar Rp 400-700 miliar," ujar Roy.

Selama ini, Indonesia belum pernah mempunyai pesawat kepresidenan khusus yang dikelola oleh negara. Pesawat yang dipakai oleh presiden untuk kunjungan ke dalam dan luar negeri adalah pesawat sewaan dari Garuda Indonesia Airways (GIA) dan Pelita Air Service (PAS), atau memakai pesawat milik TNI jenis Fokker 28 dengan nomor register A2802 dan Boeing 737-200.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gun/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%