Rabu, 27/01/2010 11:28 WIB

Pembelian Pesawat Kepresidenan Tak Tepat

Gunawan Mashar - detikNews
Jakarta - Rencana pembelian pesawat kepresidenan khusus dinilai tidak tepat. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang buruk. Seharusnya pengeluaran anggaran diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat.

"Harusnya lebih hati-hati mengeluarkan anggaran. Lebih tepat jika ditujukan untuk mendanai sektor rill bukan untuk mendanai presiden," kata peneliti hukum dan politik anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam ketika berbincang dengan detikcom, Rabu (27/1/2010).

Pemerintah, sejak November 2009 lalu, telah mengajukan persetujuan pembayaran uang muka tanda jadi pembelian pesawat sebanyak Rp 200 miliar ke DPR. Rencana ini pun dipersoalkan sejumlah Badan Anggaran DPR.

Menurut Roy, pemerintah saat ini harusnya mengeluarkan anggaran yang pro rakyat, di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.

Belum diketahui jenis pesawat yang rencananya akan dibeli oleh pemerintah. Jika menilik pada masa pemerintahan Gus Dur, pemerintah saat itu sempat berencana membeli pesawat kepresidenan jenis Boeing 737-200. "Harga Boeing jika dirupiahkan berkisar Rp 400-700 miliar," ujar Roy.

Selama ini, Indonesia belum pernah mempunyai pesawat kepresidenan khusus yang dikelola oleh negara. Pesawat yang dipakai oleh presiden untuk kunjungan ke dalam dan luar negeri adalah pesawat sewaan dari Garuda Indonesia Airways (GIA) dan Pelita Air Service (PAS), atau memakai pesawat milik TNI jenis Fokker 28 dengan nomor register A2802 dan Boeing 737-200.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(gun/iy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%