detikcom
Jumat, 22/01/2010 18:44 WIB

Mengenal Pemakzulan (3-Habis)

Wapres Bisa Jadi Presiden, Kemudian Memilih Wakilnya

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Meski tidak selalu linear dengan pencopotan presiden dan atau wakil presiden, pemakzulan biasanya berimbas pada pencopotan. Hal ini disebabkan sudah hilangnya legitimasi presiden dan atau wakil presiden karena terbukti melanggar hukum lewat proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana jika Presiden dicopot dari jabatannya?

Pasal 8 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dengan kata lain, Wapres otomatis menduduki jabatan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

"Bukan (hanya) kepala pemerintahan, dia jadi presiden," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (22/1/2010).

Jimly menjelaskan, sebagai seorang presiden, 'wapres lama' bisa memilih wakilnya lewat mekanisme yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Proses yang sama juga dilakukan jika yang dicopot adalah wakil presiden. Lalu bagaimana jika presiden dan wakil presiden dicopot sekaligus?

Pasal 8 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

"Menlu, Mendagri dan Menhan itu triumvirat yang menjalankan pemerintahan sebelum pemerintahan baru terbentuk," jelas Jimly.

"Dalam konteks politik sekarang, seandainya terjadi, Demokrat cs dan PDIP-Gerindra cs yang berhak mengajukan capres dan cawapres. Golkar dan Hanura tak bisa mengajukan, karena pasangannya di urutan nomor tiga," jelas Jimly lagi.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lrn/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%