Pembinaan Haji 'Perbarui Pola Pembekalan Bimbingan Jamaah'

Jakarta Menyikapi perkembangan profil jamaah calon haji (calhaj) yang kian kritis dalam masyarakat yang kian dinamis, pembekalan bimbingan haji ke depan akan diperbarui. Pola pembinaan ke depan lebih diarahkan kepada kemandirian jamaah, baik kemandirian dalam ibadah maupun perjalanan haji. Pembekalan bimbingan jemaah haji dilakukan bisa secara perseorangan maupun kelompok.

Menurut Direktur Pembinaan Haji Drs H Ahmad Kartono, ke depan, pembekalan bagi para pembimbing jemaah akan lebih diutamakan dalam hal peningkatan kemampuan teknis masing-masing bidang, sesuai kebutuhan situasai dan kondisi perhajian terkini. Oleh karenanya pola bimbingan pun harus benar-benar didesain sesuai kebutuhan. Pola bimbingan termasuk juga harus dapat menyikapi perkembangan-perkembangan kebijakan perhajian pemerintah Arab Saudi, diantaranya tentang pemberlakuan paspor internasional, perluasan-perluasan kawasan perhajian, serta pengaturan transportasi lokal jemaah haji di Mekkah.

Pembaruan pola bimbingan jamaah tersebut antara lain menyangkut peningkatan volume waktu, desain program dipertajam menuju ke arah kemandirian, SDM (pembimbing, pelatih dan instruktur) adalah orang yang benar-benar memahami perhajian sesuai dengan kondisi terkini, dana bimbingan diperbesar dan peran Karu (Kepala Regu) dan Karom (Kepala Rombongan) sebagai ujung tombak pelayanan dalam kloter dioptimalkan dalam hal pemberian materi dan seleksi personalnya.

Jika selama ini volume pembimbingan di tingkat kecamatan hanya 10 kali pertemuan, pada musim haji yang akan datang, minimal 15X pertemuan, ditambah 4X kali pertemuan di tingkat Kabupaten/Kota. Di samping memberdayakan secara maksimal para pembimbing, juga tetap melibatkan para alim ulama, majelis Taklim dan kelompok bimbingan yang ada.

Sedangkan desain program akan ditata untuk menjawab kebutuhan perhajian kondisi terkini, sehingga dimungkinkan setiap daerah memberikan pengayaan pembekalan tersendiri sesuai kebutuhan jemaahnya masing-masing. Sebagai contoh misalnya, bagi jamaah yang tingkat pendidikannya dan pengalaman traveling rendah, maka program bimbingan akan lebih banyak diarahkan tentang traveling. Dengan demikian, sesi pertemuan disusun untuk mengakomodir kebutuhan masing-masing. Jika manasik yang lemah, maka sesi manasik yang akan diperbanyak.

Tentang SDM, pemerintah pusat membuat jenjang pembinaan. Pembinaan secara hirarki top down dilaksanakan untuk memperoleh pembimbing, pelatih dan instruktur yang profesional. Mekanismenya adalah sebagi berikut. Kementerian Agama RI cq Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) menyiapkan instruktur dari masing-masing propinsi untuk melatih para pelatih yang pesertanya dari seluruh Kab/Kota yang ada di wilayahnya. Sementara para pelatih tersebut melaksanakan pelatihan pembimbing di Kab/Kota masing-masing yang pesertanya terdiri dari kepala KUA dan penyuluh seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kab/Kota bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, di KUA Kecamatan dikoordinir secara langsung oleh Kepala KUA Kecamatan di bawah pengendalian Kandepag Kab/Kota yang dalam hal ini adalah kepala seksi penyelenggaraan haji Kab/Kota bekerjasama dengan pihak terkait yang kompeten, seperti Dinkes, MUI wilayah yang bersangkutan. Tentang dana bimbingan, di mana pada tahun 1430H/2009M hanya sebesar Rp 210,000, - per jamaah untuk 10X pertemuan, ke depan diharapkan dapat ditingkatkan sampai Rp 350.000 per jemaah dalam 15X pertemuan. Sumber dana yang selama ini masuk dalam komponen BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), untuk penyelenggaraan yang akan datang akan dialokasikan dari dana inderect cost (dana optimalisasi BPIH).

Menurut Kartono, saat ini, prioritas pelayanan ada di internal kloter bukan pada PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi. Maka petugas kloter harus mumpuni, profesional di bidangnya. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan jamaahnya di mana pun berada.

Sementara itu tulang punggung pelayanan di kloter terletak pada Karu dan Karom. Oleh karenanya Karu dan Karom harus memahami persis jenis tugas pelayanan di mana mereka berada. Tugas di Embarkasi tentu akan berbeda dengan pelayanan di pesawat, di Arafah, di Mekah, dsb. Sementara petugas kloter atau PPIH embarkasi dan PPIH Arab Saudi hanyalah sebagai fasilitator dan mediator selama dalam kepentingan pelaksanaan ibadah haji yang bersangkutan.

"Dengan pola seperti ini diharapkan pembekalan bimbingan haji di daerah dapat berdayaguna maksimal dengan pencapaian sasaran, yaitu kemandirian jamaah haji sebagaimana diamanahkan dalam undang undang penyelenggaraan ibadah haji," demikian tandas Kartono.