Jumat, 15/01/2010 11:36 WIB

Wanita Aceh Diperkosa Bergantian di Dalam Tahanan oleh Polisi Syariat

Sofi Haura - detikNews
Banda Aceh - 3 polisi syariat -atau yang dikenal dengan sebutan Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh- memerkosa seorang tahanan wanita. Dua tersangka pelaku perbuatan biadab itu sudah diamankan polisi, sedangkan 1 orang lagi masih buron.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Langsa, AKBP Yosi Muhamartha, saat berbincang pada detikcom, Kamis (14/1).

"Mereka (pelaku) sudah berterus terang mengakui perbuatannya memerkosa korban. Untuk melacak keberadaan seorang lainnya yang masih buron, kita sudah minta bantuan WH juga. Dan sejauh ini mereka cukup kooperatif dalam kasus ini," terangnya.

Aksi pemerkosaan yang dilakukan penegak Syariat Islam ini cukup menimbulkan keprihatinan warga Aceh. Pasalnya, kejadian biadab tersebut justru terjadi di kantor penegak hukum Syariat Islam.

Kisah memilukan ini bermula ketika Intan -bukan nama sebenarnya- bersama seorang teman prianya tertangkap oleh petugas WH di kawasan Jalan Lingkar PTPN-I Langsa pada Kamis pekan lalu. Intan dan teman prianya itu dituding telah melakukan perbuatan mesum.

Kedua sejoli ini kemudian digiring ke kantor Satpol PP/WH Langsa di Gampong Tualang, Tengoh. Mereka kemudian ditahan sampai Jumat dinihari. Kejadian pemerkosaan itu sendiri diakui Intan terjadi sekitar pukul 01.00 dinihari di ruang tahanan.

Paginya, seorang petugas mendapati Intan menangis terus di dalam ruang tahanan. Ketika ditanya kenapa Intan terus menangis, barulah cerita pilu itu terungkap. Kontan saja para petugas yang disebut-sebut Intan, FA dan MN diciduk dari rumahnya. Intan sendiri kemudian divisum.

"Hasil visum memang menunjukkan korban mengalami kekerasan seksual. Tapi lebih rincinya lagi kami masih menunggu hasil visum dari RSUD Langsa," tambah Kapolres. Saat ini, korban sudah dikembalikan pada orang tuanya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(djo/djo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%