Rabu, 13/01/2010 17:43 WIB

Menhut: Tak Masuk Akal Ekspor Kayu Malaysia Nomor 9, RI Kok Nomor 13

Anwar Khumaini - detikNews
Zulkifli Hasan (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Pembalakan liar diakui luar biasa kendati deforestasi terus turun dari tahun ke tahun. Tidak sedikit hasil illegal logging diekspor ke luar negeri. Menhut Zulkifli Hasan pun heran mengapa ekspor kayu Indonesia bisa kalah dari Malaysia.

"Anda bayangkan Malaysia itu eskpor kayunya nomor 9, kita 13, kan nggak masuk akal?" ujar Menhut Zulkifli Hasan.

Berikut wawancara wartawan dengan Menhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2009):

Bagaimana tentang illegal logging yang makin marak?

Ya memang rupanya illegal logging ini luar biasa. Mereka memperoleh kesempatan di sela-sela kelengahan kita. Kita memang anggaran tahun 2009 berakhir, kita masuk anggaran tahun 2010 yang baru, memang ada sela-sela.

Nah rupanya di sela-sela itu dimanfaatkan oleh para pelaku illegal logging itu yang sangat tidak bermoral. Di sela-sela itu dimanfaatkan oleh mereka kalau tahu persis petugas-petugas kita belum berkunjung ke daerah-daerah yang rawan itu.

Peningkatannya berapa persen?

Saya belum tahu persis, tapi beberapa daerah seperti Lampung, Sumut dan Kalimantan Timur mulai ada. Termasuk kota-kota yang pohonnya jarang. Jawa Timur mulai ada. Oleh karena itu kita ajak kerjasama pemerintah daerah, Kepolisian, LSM, semua saya kira untuk sama-sama memerangi illegal logging ini.

Pelakunya siapa?

Pelakunya penduduk, tapi ada penampungnya, toke-tokenya, cukong-cukongnya. Memang cukong ini masih sulit untuk terbekuk karena yang tertangkap biasanya rakyat kita di daerah itu.

Berapa persen yang dicuri?

Kalau dulu memang tinggi, kalau sekarang sudah turun. Sudah jauh turun. Dulu deforestasi itu jutaan, 3 jutaan turun 2 juta, 1 juta, kemudian di bawah 1 juta hektar.

Artinya menurun terus tapi akhir-akhir ini antara Desember-Januari ini. Memang petugas-petugas kita karena terkait dengan anggaran itu biasanya agak kurang ke daerah rawan-rawan itu. Biasanya mulai lagi dari 15 Januari hingga akhir Januari. Nah di sela-sela inilah dimanfaatkan para illegal logging itu.

Tadi Bapak minta pengamanan untuk illegal logging dari TNI/Polri?

Saya minta dukungan penuh dari Kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Kalau di Papua itu Angkatan Laut karena media laut, Maluku juga lewat laut. Tentu juga LSM dan masyarakat di daerah. Kita buka pos pengaduan, banyak saya terima SMS pengaduan, pertanyaan,

Bantuan dari TNI/Polri itu yang diharapkan seperti apa?

Oleh karena itu kita minta staf ahli dari Kepolisian yang berbintang dua, yang akan mengkoordinasi dengan cepat kepada kapolda, kapolres, kita ambil 1tenaga dari Kepolisian untuk bisa bergerak dengan cepat.

Hasil illegal logging itu kebanyakan dijual di dalam atau di luar negeri?


Kalau yang di Pulau Jawa, Sumatera, kemudian Sulawesi itu biasanya dalam negeri. Tapi kalau di Kalimantan, perbatasan Kalimantan, kemudian Papua itu dibawa ke luar. Anda bayangkan Malaysia itu eskpor kayunya nomor 9, kita 13, kan nggak masuk akal?

Tidak ada penjajakan diplomasi untuk mencegah illegal logging ke luar negeri?

Sudah tentu kita koordinasi dengan Kementerian terkait, oleh karena itu kita mulai melakukan komunikasi dengan yang tadi itu, Menlu, Kepolisian Panglima TNI, gubernur, bupati, dan sebagainya.

(nwk/iy)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 21/05/2013 11:43 WIB
      15 Tahun Reformasi
      Emha Ainun Nadjib: Reformasi Itu Omong Kosong
      Gb Budayawan Emha Ainun Nadjib berada di pusaran arus perubahan kekuasaan 1998. Dia adalah salah satu tokoh yang dengan lantang meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi reformasi yang terjadi sampai saat ini, kata dia, palsu belaka. Mengapa?
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    88%
    Kontra
    12%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel