detikcom
Selasa, 12/01/2010 16:17 WIB

Sel Mewah Ayin Cs

Depkum HAM Buka Lowongan 1.000 Sipir Baru video foto

Didi Syafirdi - detikNews
Jakarta - Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM) membutuhkan 1.000 sipir baru untuk memperketat pengamanan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan dalam rangka perubahan terkait terkuaknya fasilitas mewah bagi napi tertentu.

"Kami segera follow up dengan menerima 1.000 sipir baru sehingga ada balancing. Itulah kira-kira hasil rapat tadi pagi," ujar Menkum HAM Patrialis Akbar di kantor Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2010).

Menurut Patrialis, pihaknya juga akan memperhatikan kehidupan para sipir yang sangat memprihatinkan. Selain itu napi yang status hukumnya sudah jelas akan dipindahkan.

Bahkan, semua lapas dan rutan seluruh DKI dan Indonesia akan ditertibkan. "Jadi tidak ada lagi diskriminasi," kata dia.

Depkum HAM, imbuh Patrialis, juga akan memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam pemberian fasilitas mewah napi tertentu itu.

"Tapi kami harus menunggu hasil penyelidikannya terlebih dahulu," demikian Patrialis.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nik/iy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%