detikcom
Rabu, 06/01/2010 16:50 WIB

Sjafrie Janji Perkuat Posisi Menhan

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin berjanji akan memperkuat posisi Menteri Pertahanan usai dilantik di Istana Negara. Sebagai bagian dari anatomi pengambil keputusan, Sjafrie akan bekerjasama dengan Menhan untuk meningkatkan peran pertahanan negara.

"Tugas pertama saya adalah memperkuat Menhan, karena Wamenhan adalah bagian dari anatomi pengambil keputusan," kata Wamenhan Sjafrie Sjamsudin usai dilantik di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (6/1/2010).

Dephan, menurut Sjafrie akan terus memerankan diri sebagai pengemban tugas sistem pertahanan negara, baik militer maupun nonmiliter. Sehingga keduanya bisa berjalan secara berdampingan dan berfungsi strategis dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara.

Soal revitalisasi industri pertahanan negara, menurut Sjafrie, memiliki makna yang luas. Namun Sjafri menekankan agar revitalisasi industri pertahanan negara harus mandiri dan berkembang, dalam artian tidak cuma dalam satu bidang saja, melainkan ke banyak sektor lain. Tujuannya, agar daya saing industri pertahanan mampu meningkat hingga tingkat regional.

Soal bisnis TNI, lanjutnya, sesuai dengan peraturan menteri, bisnis TNI sudah dilarang. Para prajurit harus berubah sikapnya soal bisnis TNI ini. Bisnis TNI diperbolehkan cuma pada sektor mikro saja seperti koperasi. Namun itu pun harus ditujukan untuk kesejahteraan prajurit.

"Tidak merambah pada sektor lain," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(anw/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
52%
Kontra
48%