Rabu, 06/01/2010 14:27 WIB

Lestarikan Gagasan Gus Dur, Alumni PMII Gagas Universitas Abdurrahman Wahid

Muhammad Nur Hayid - detikNews
Halaman 2 dari 2
"Ide UAW penting untuk melahirkan pemimpin yang punya visi, wawasan kebangsaan yang inklusif dan toleran. Sebab, saat ini tengah maraknya pemahaman keagamaan yang sempit dan radikal," terang Gus Choi.

Selain mendirikan universitas, lanjut Gus Choi, IKA PMII juga mendorong pemerintah melalui Depsos segera menetapkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Sebab, aspirasi rakyat untuk menjadikan Gus Dur sebagai pahlawan tidak hanya datang dari satu daerah dan satu kelompok saja.

"Kalau ada orang yang tidak setuju dengan gelar pahlawan untuk Gus Dur, itu berarti kelompok teroris dan fundamentalis Islam. Karena syarat-syarat yang lain soal gelar pahlawan sudah dipenuhi Gus Dur dan semua kelompok menyetujui usulan itu," tegas Gus Choi.

Terkait usulan rehabilitasi nama Gus Dur, Gus Choi menolak tegas gagasan itu. Sebab, lanjut Gus Choi, Gus Dur jatuh dari posisinya sebagai presiden karena konspirasi politik jahat dan bukan karena kesalahan Gus Dur sebagaimana yang dituduhkan dalam kasus Bullogate dan Bruneigate. Apalagi tidak pernah ada pengadilan atas tudingan itu kepada Gus Dur.

"Naman Gus Dur tidak perlu direhabilitasi karena soal Bullogate dan Bruneigate. Sebab memang kasus itu tidak ada, hanya akal-akalan saja. Gus Dur turun bukan karena salah, tetapi karena kalah. Jadi apanya yang mau direhabilitasi," tegasnya.

Selain kedua hal diatas, PB IKA PMII juga akan memprakarsai dijadikannya tanggal 30 Desember sebagai hari kemajemukan nasional. Hal ini didasarkan pada upaya merealisikan dasar-dasar Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.


Halaman 1 2
(yid/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%