Detik.com News
Detik.com
Senin, 04/01/2010 17:34 WIB

Mutasi Perwira Tinggi di Polri Dikritik

M. Rizal Maslan - detikNews
Mutasi Perwira Tinggi di Polri Dikritik
Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritisi mutasi di tubuh Polri. Bahkan IPW menyayangkan pelantikan salah satu perwira tinggi yang dianggap bermasalah untuk menduduki jabatan strategis di tubuh Polri itu.

"Kami menyayangkan mutasi di tubuh Polri dengan Telegram Rahasia Kapolri Nopol TR/708/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 kemarin yang mengangkat tiga pejabat dalam jabatan di lingkungan Polri," kata Koordinator IPW Neta S Pane dalam pesan singkatnya yang di Jakarta, Senin (4/1/2010).

Seperti diketahui dalam surat TR itu disebutkan tiga perwira tinggi (pati) Mabes Polri yang dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan baru, seperti Komjen Pol Yusuf Manggabarani yang menjadi Wakil Kepala Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna menjadi Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri dan Irjen Pol Edward Aritonang sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

"IPW berharap jabatan Irwasum dijabat pati yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas. Sementara, Nanan saat menjabat sebagai Kapolda Sumut muncul kasus Protap yang menewaskan Ketua DPRD," ujarnya.

Neta menyayangkan tampilnya pati yang bermasalah justru dipromosikan memegang jabatan sangat strategis. "Ini kita sayangkan, karena dapat mengurangi kepercayaan publik pada tubuh Polri," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, IPW lanjut Neta, meminta agar Presiden SBY segera mengganti Kapolri yang baru. Alasannya, Kapolri sampai saat ini masih juga mengangkat pejabat atau jenderal bermasalah di lingkungannya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(zal/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%