Senin, 04/01/2010 17:34 WIB

Mutasi Perwira Tinggi di Polri Dikritik

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritisi mutasi di tubuh Polri. Bahkan IPW menyayangkan pelantikan salah satu perwira tinggi yang dianggap bermasalah untuk menduduki jabatan strategis di tubuh Polri itu.

"Kami menyayangkan mutasi di tubuh Polri dengan Telegram Rahasia Kapolri Nopol TR/708/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 kemarin yang mengangkat tiga pejabat dalam jabatan di lingkungan Polri," kata Koordinator IPW Neta S Pane dalam pesan singkatnya yang di Jakarta, Senin (4/1/2010).

Seperti diketahui dalam surat TR itu disebutkan tiga perwira tinggi (pati) Mabes Polri yang dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan baru, seperti Komjen Pol Yusuf Manggabarani yang menjadi Wakil Kepala Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna menjadi Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri dan Irjen Pol Edward Aritonang sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

"IPW berharap jabatan Irwasum dijabat pati yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas. Sementara, Nanan saat menjabat sebagai Kapolda Sumut muncul kasus Protap yang menewaskan Ketua DPRD," ujarnya.

Neta menyayangkan tampilnya pati yang bermasalah justru dipromosikan memegang jabatan sangat strategis. "Ini kita sayangkan, karena dapat mengurangi kepercayaan publik pada tubuh Polri," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, IPW lanjut Neta, meminta agar Presiden SBY segera mengganti Kapolri yang baru. Alasannya, Kapolri sampai saat ini masih juga mengangkat pejabat atau jenderal bermasalah di lingkungannya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(zal/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%