detikcom
Senin, 04/01/2010 17:34 WIB

Mutasi Perwira Tinggi di Polri Dikritik

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritisi mutasi di tubuh Polri. Bahkan IPW menyayangkan pelantikan salah satu perwira tinggi yang dianggap bermasalah untuk menduduki jabatan strategis di tubuh Polri itu.

"Kami menyayangkan mutasi di tubuh Polri dengan Telegram Rahasia Kapolri Nopol TR/708/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 kemarin yang mengangkat tiga pejabat dalam jabatan di lingkungan Polri," kata Koordinator IPW Neta S Pane dalam pesan singkatnya yang di Jakarta, Senin (4/1/2010).

Seperti diketahui dalam surat TR itu disebutkan tiga perwira tinggi (pati) Mabes Polri yang dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan baru, seperti Komjen Pol Yusuf Manggabarani yang menjadi Wakil Kepala Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna menjadi Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri dan Irjen Pol Edward Aritonang sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

"IPW berharap jabatan Irwasum dijabat pati yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas. Sementara, Nanan saat menjabat sebagai Kapolda Sumut muncul kasus Protap yang menewaskan Ketua DPRD," ujarnya.

Neta menyayangkan tampilnya pati yang bermasalah justru dipromosikan memegang jabatan sangat strategis. "Ini kita sayangkan, karena dapat mengurangi kepercayaan publik pada tubuh Polri," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, IPW lanjut Neta, meminta agar Presiden SBY segera mengganti Kapolri yang baru. Alasannya, Kapolri sampai saat ini masih juga mengangkat pejabat atau jenderal bermasalah di lingkungannya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(zal/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%