detikcom
Senin, 04/01/2010 17:34 WIB

Mutasi Perwira Tinggi di Polri Dikritik

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritisi mutasi di tubuh Polri. Bahkan IPW menyayangkan pelantikan salah satu perwira tinggi yang dianggap bermasalah untuk menduduki jabatan strategis di tubuh Polri itu.

"Kami menyayangkan mutasi di tubuh Polri dengan Telegram Rahasia Kapolri Nopol TR/708/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 kemarin yang mengangkat tiga pejabat dalam jabatan di lingkungan Polri," kata Koordinator IPW Neta S Pane dalam pesan singkatnya yang di Jakarta, Senin (4/1/2010).

Seperti diketahui dalam surat TR itu disebutkan tiga perwira tinggi (pati) Mabes Polri yang dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan baru, seperti Komjen Pol Yusuf Manggabarani yang menjadi Wakil Kepala Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna menjadi Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri dan Irjen Pol Edward Aritonang sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

"IPW berharap jabatan Irwasum dijabat pati yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas. Sementara, Nanan saat menjabat sebagai Kapolda Sumut muncul kasus Protap yang menewaskan Ketua DPRD," ujarnya.

Neta menyayangkan tampilnya pati yang bermasalah justru dipromosikan memegang jabatan sangat strategis. "Ini kita sayangkan, karena dapat mengurangi kepercayaan publik pada tubuh Polri," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, IPW lanjut Neta, meminta agar Presiden SBY segera mengganti Kapolri yang baru. Alasannya, Kapolri sampai saat ini masih juga mengangkat pejabat atau jenderal bermasalah di lingkungannya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(zal/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%