Detik.com News
Detik.com
Senin, 04/01/2010 17:34 WIB

Mutasi Perwira Tinggi di Polri Dikritik

M. Rizal Maslan - detikNews
Mutasi Perwira Tinggi di Polri Dikritik
Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritisi mutasi di tubuh Polri. Bahkan IPW menyayangkan pelantikan salah satu perwira tinggi yang dianggap bermasalah untuk menduduki jabatan strategis di tubuh Polri itu.

"Kami menyayangkan mutasi di tubuh Polri dengan Telegram Rahasia Kapolri Nopol TR/708/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 kemarin yang mengangkat tiga pejabat dalam jabatan di lingkungan Polri," kata Koordinator IPW Neta S Pane dalam pesan singkatnya yang di Jakarta, Senin (4/1/2010).

Seperti diketahui dalam surat TR itu disebutkan tiga perwira tinggi (pati) Mabes Polri yang dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan baru, seperti Komjen Pol Yusuf Manggabarani yang menjadi Wakil Kepala Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna menjadi Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri dan Irjen Pol Edward Aritonang sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

"IPW berharap jabatan Irwasum dijabat pati yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas. Sementara, Nanan saat menjabat sebagai Kapolda Sumut muncul kasus Protap yang menewaskan Ketua DPRD," ujarnya.

Neta menyayangkan tampilnya pati yang bermasalah justru dipromosikan memegang jabatan sangat strategis. "Ini kita sayangkan, karena dapat mengurangi kepercayaan publik pada tubuh Polri," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, IPW lanjut Neta, meminta agar Presiden SBY segera mengganti Kapolri yang baru. Alasannya, Kapolri sampai saat ini masih juga mengangkat pejabat atau jenderal bermasalah di lingkungannya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(zal/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%