detikcom

Senin, 04/01/2010 15:44 WIB

Usulan Pahlawan

Kasus Bruneigate & Buloggate Gus Dur Harus Lebih Dulu Diklarifikasi

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Dukungan berbagai pihak agar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diberi gelar pahlawan terus menguat. Namun mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi justru tidak setuju dengan hal tersebut.

"Harus diklarifikasi dulu kasusnya terdahulu, Bulog dan Bruneigate," kata Adhie saat ditemui di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (4/1/2009).

Saat menjabat sebagai presiden, Gus Dur dijatuhkan secara menyakitkan. Ia dituduh terlibat korupsi dalam kasus Bulog dan dana dari Brunei.

Ramai-ramai anggota MPR saat itu menyatakan mosi tidak percaya terhadap Gus Dur. Namun hingga ia dilengserkan, tidak ada kejelasan status hukum persoalan yang dituduhkan kepadanya.

"Soal impeachment juga harus dijelaskan. Seorang koruptor tidak layak diberi gelar pahlawan," sindir Adhie.

Adhie meminta agar semua pihak yang terlibat dalam proses jatuhnya Gus Dur dari kursi presiden harus bertanggung jawab. Mulai dari legislatif hingga eksekutif.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mok/irw)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%
MustRead close