detikcom
Kamis, 31/12/2009 11:53 WIB

Tokoh Nasional Banjiri Areal Pemakaman Gus Dur

Zainal Effendi - detikNews
Jombang - Berbagai elemen masyarakat terus berdatangan ke Ponpes Tebuireng, Jombang. Para tokoh nasional hingga lintas agama berkumpul untuk menghadiri pemakaman KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Sejumlah tokoh nasional, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tampak hadir. Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni juga sudah terlihat hadir. Mereka tampak singgah di rumah singgah yang disiapkan panitia.

Juga hadir di areal pemakaman para rohaniwan dari Buddha, Hindu, dan Kristen. Mereka di tempatkan di tenda yang disiapkan oleh panitia. Tenda tempat kalangan lintas agama ini berada tak jauh dari liang lahat tempat peristirahatan terakhir Gus Dur.

Rencananya mereka akan ke tenda jika jenazah Gus Dur usai disalatkan di Masjid Ulul Albab yang berada di luar ponpes. Penjagaan sangat ketat terlihat di sekitar ponpes. Tidak sembarang orang bisa masuk. Sementara itu Presiden SBY dan rombongan sudah tiba di Jombang.

Di luar ponpes sendiri terlihat dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan dari dekat proses pemakaman mantan presiden keempat RI ini. Namun ketatnya pengamanan, masyarakat yang bertakziah berada di pinggir jalan masuk ke ponpes.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wln/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%