Detik.com News
Detik.com
Rabu, 30/12/2009 21:59 WIB

Taufiq Kiemas Pimpin Pelepasan Jenazah Gus Dur

Anwar Khumaini - detikNews
Taufiq Kiemas Pimpin Pelepasan Jenazah Gus Dur Foto: Dokumen detikcom
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Ketua MPR Taufiq Kiemas melepas jenazah Gus Dur dari rumah duka. Selanjutnya SBY yang akan memimpin upacara pemakaman Gus Dur di Jombang, Jawa Timur.

"Sesuai dengan rencana, saya telah berkoordinasi dengan pimpinan MPR Bapak Taufiq Kiemas untuk bertindak sebagai pemimpin upacara pelepasan dari rumah duka untuk dibawa ke Jawa Timur," kata Presiden SBY dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu (30/12/2009).

Setibanya jenazah di Jombang, Jatim, SBY akan memimpin secara langsung upacara pemakaman Gus Dur. "Negara ingin memberikan penghormatan tertingggi kepada beliau dalam acara pemakaman yang Insya Allah akan dilaksanakan di Jombang. Dengan upacara kenegaraan yang akan kita pimpin sendiri sebagai instruktur upacara," papar SBY.

SBY mengajak semua warga Indonesia memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Gus Dur. SBY meminta seluruh rakyat Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari sebagai penghormatan terhadap Gus Dur.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/lrn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%