Tak Sesuai Konstitusi, UU ITE Wajib Direvisi

Jakarta Desakan agar revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) semakin menguat. Alasannya UU ITE jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.

"UU ITE memiliki semangat bertentangan dengan UUD, karena membatasi kebebasan orang untuk menyebarkan informasi dan mengeluarkan pendapat lewat medium elektronik," kata Koordinator Kontras Usman Hamid melalui telepon, Selasa (29/12/2009).

Melakukan revisi atas UU ITE menjadi sangat penting karena dalam pelaksanaanya UU tersebut banyak menimbulkan masalah.

"Tapi revisi itu harus dilakukan dengan proses sosialisasi yang panjang agar ada peluang bagi semua lapisan masyarakat memahami dan memberi masukan," jelas Usman.

Hal senada juga disampaikan LBH Apik. Keberadaan UU ITE justru telah memakan korban seperti Prita Mulyasari ataupun Luna Maya. Karena itu sebelum memakan banyak korban, pemerintah dan DPR harus secepatnya melakukan revisi UU tersebut.

"Kami juga mengajak publik untuk melawan segala bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan," terang Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta Abdul Hamim Jauzie.

(ndr/iy)