Detik.com News
Detik.com
Selasa, 22/12/2009 10:41 WIB

Sri Mulyani Mendapat Anugerah Parahita Ekapraya

Anwar Khumaini - detikNews
Sri Mulyani Mendapat Anugerah Parahita Ekapraya
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan di puncak peringatan Hari Ibu. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Presiden SBY.

Selain Sri Mulyani, ada 23 tokoh lainnya yang mendapatkan penghargaan yang sama.

Mereka di antaranya, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Gubernur DIY Sri Sultan HBX, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Acara digelar di Sasono Langen Budoyo, Kompleks TMII, Jakarta Timur, Selasa (22/12/2009) sejak pukul 10.00 WIB.

Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sedangkan Istri Wapres, Herawati Boediono, tidak didampingi Wapres Boediono karena pada saat yang bersamaan Boediono tengah dimintai keterangan oleh Pansus Angket Century.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga hadir antara lain Menkum HAM Patrialis Akbar, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Menkominfo Tifatul Sembiring.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita »
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%