detikcom
Selasa, 22/12/2009 10:41 WIB

Sri Mulyani Mendapat Anugerah Parahita Ekapraya

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan di puncak peringatan Hari Ibu. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Presiden SBY.

Selain Sri Mulyani, ada 23 tokoh lainnya yang mendapatkan penghargaan yang sama.

Mereka di antaranya, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Gubernur DIY Sri Sultan HBX, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Acara digelar di Sasono Langen Budoyo, Kompleks TMII, Jakarta Timur, Selasa (22/12/2009) sejak pukul 10.00 WIB.

Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sedangkan Istri Wapres, Herawati Boediono, tidak didampingi Wapres Boediono karena pada saat yang bersamaan Boediono tengah dimintai keterangan oleh Pansus Angket Century.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga hadir antara lain Menkum HAM Patrialis Akbar, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Menkominfo Tifatul Sembiring.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%