PKB: Boediono & Sri Mulyani Tak Perlu Menonaktifkan Diri

Jakarta Sejumlah pihak menuntut penonaktifan Wakil Presiden Boediono dan Menkeu Sri Mulyani dari jabatannya terkait skandal Century. Namun PKB justru menjamin kalau Boediono dan Sri Mulyani bisa menjalankan tugasnya meski diperiksa Pansus.

"PKB turut menjamin bahwa tugas Boediono dan Sri tidak akan terganggu di tengah-tengah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Pansus sehingga tidak perlu menonaktifkan diri," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (19/12/2009).

Menurut Kadir, Pansus seyogyanya menghormati azas praduga tak bersalah karena Boediono dan Sri Mulyani belum pernah menjalani pemeriksaan hukum maupun politik.

"Apalagi tugas Pansus kurang lebih sebagai pemberi rekomendasi kepada Rapat Paripurna DPR yang akan mengambil keputusan politik akhir," jelasnya.

PKB mendukung sepenuhnya penyelesaian kasus Centurygate sampai benar-benar tuntas. Baik proses politik melalui Pansus maupun proses hukum yang dilakukan oleh lembaga penyidikan dan pengadilan.

"Kita harus terus mendukung agar Pansus ini bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang sesungguhnya bisa tercapai," ungkapnya.

PKB juga Mengimbau agar semua pihak menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertindak memprovokasi situasi politik menjadi lebih panas," imbuhnya.

Sejak terbentuknya Pansus ini, PKB melihat, adanya sinyal kepentingan politik yang lebih besar daripada menyelesaikan kasus ini.

Oleh karena itu, PKB mengingatkan pansus ini harus kembali berjalan sesuai jalurnya dan tidak melayani kepentingan politik sesaat.

"PKB sudah berpengalaman dengan pansus buloggate di waktu dahulu yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidakpastian politik dan hukum dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas," jelasnya.

(gus/gah)