Dradjad Dukung Imbauan Pansus agar Boediono-Sri Mulyani Nonaktif

Yogyakarta Ekonom yang juga mantan anggota DPR dari PAN Dradjad Wibowo mendukung keputusan Pansus Century yang mengimbau agar Boediono dan Sri Mulyani nonaktif terlebih dulu dari jabatannya. Dia meminta Boediono dan Sri Mulyani legowo dalam menyikapi kasus Century.

"Kalau melihat substansi masalah dari hasil audit BPK, posisi Pak Boediono dan Bu Sri Mulyani sudah sangat jelas," kata Dradjad di sela-sela deklarasi sebagai ketua umum PAN 2010-2015 di Aula Monumen Jogja Kembali (Monjali), Yogyakarta, Jumat (18/12/2009).

Menurut dia, dari hasil audit BPK, sudah terlihat tidak adanya koordinasi. "Artinya, seseorang yang belum dilantik, belum disahkan, tapi sudah memerintahkan mengeluarkan uang Rp 6,7 triliun. Dari situ sebenarnya sudah sangat jelas masalahnya," tegas dia.

Dia kemudian membandingkan kasus Century dengan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang menggunakan uang lembaga bukan lembaga negara yang kemudian uang itu dinikmati segelintir orang. "Uangnya hanya Rp 100 miliar. Kalau ini 67 kali lipat," ungkap dia.

Dia menegaskan, hasil audit BPK sebenarnya sudah bisa mendelegitimasi Boediono dan Sri Mulyani. "Saya hanya bisa mengimbau untuk legawa dan bersikap ksatria untuk mundur karena telah melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini harus dibayar dengan non aktif," kata dia.

Dradjad menambahkan dalam kasus Century, saat ini tinggal masalah penegakan hukum. "Polisi, jaksa, dan KPK tinggal menindaklanjuti saja," kata dia.

(bgs/asy)