detikcom
Minggu, 13/12/2009 14:05 WIB

Bambang Minta Polemik Rekaman Dihentikan

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Anggota Pansus Angket Bank Century Bambang Soesatyo meminta polemik soal rekaman antara Menkeu Sri Mulyani dan mantan pemilik Bank Century Robert Tantular dihentikan. Menurut Bambang, hal ini tidak produktif untuk kinerja pansus. Siapa memulai?

"Ini kontra produktif dengan tugas Pansus yang ingin membongkar kasus Century dari hulu hingga hilir. Sampai penikmat yang di ujung sana," kata Bambang dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (13/12/2009)

Bambang mengaku heran dengan pihak-pihak yang dinilainya kebakaran jenggot soal rekaman yang disampaikannya di rapat Pansus. Menurutnya, hal itu biasa saja dilakukan dalam rapat-rapat Pansus. Golkar ingin Pansus memanggil Robert karena adanya rekaman tersebut.

"Kami hanya meminta konfirmasi. Kalau dikatakan itu Marsilam, so what? Kalau Robert, berarti ada keterkaitan dengan bailout," kata Bambang.

Bambang justru berterima kasih terhadap pihak-pihak yang justru mengkonfirmasi adanya pembicaraan yang menyebut nama Robert. Kalimat itu menurut Bambang berbunyi "Ya sudah, rapat tertutup sekarang kita ya, Robert".

"Ketika ada 'begitu ya Robert', apakah Marsilam tiba-tiba berubah menjadi Robert?" Bambang bertanya balik.

Apakah Bambang yakin kalau rekaman itu benar antara Menkeu dan Robert? "Ini bukan ragu tidak ragu, yakin tidak yakin, saya ingin mengkonfirmasi Robert Tantular. Kami berterima kasih dengan (mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK) Raden Pardede yang mengatakan itu. 'Robert' Marsilam atau 'Robert' Marto Wardoyo itu soal lain," pungkasnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fay/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%