detikcom
Minggu, 13/12/2009 14:05 WIB

Bambang Minta Polemik Rekaman Dihentikan

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Anggota Pansus Angket Bank Century Bambang Soesatyo meminta polemik soal rekaman antara Menkeu Sri Mulyani dan mantan pemilik Bank Century Robert Tantular dihentikan. Menurut Bambang, hal ini tidak produktif untuk kinerja pansus. Siapa memulai?

"Ini kontra produktif dengan tugas Pansus yang ingin membongkar kasus Century dari hulu hingga hilir. Sampai penikmat yang di ujung sana," kata Bambang dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (13/12/2009)

Bambang mengaku heran dengan pihak-pihak yang dinilainya kebakaran jenggot soal rekaman yang disampaikannya di rapat Pansus. Menurutnya, hal itu biasa saja dilakukan dalam rapat-rapat Pansus. Golkar ingin Pansus memanggil Robert karena adanya rekaman tersebut.

"Kami hanya meminta konfirmasi. Kalau dikatakan itu Marsilam, so what? Kalau Robert, berarti ada keterkaitan dengan bailout," kata Bambang.

Bambang justru berterima kasih terhadap pihak-pihak yang justru mengkonfirmasi adanya pembicaraan yang menyebut nama Robert. Kalimat itu menurut Bambang berbunyi "Ya sudah, rapat tertutup sekarang kita ya, Robert".

"Ketika ada 'begitu ya Robert', apakah Marsilam tiba-tiba berubah menjadi Robert?" Bambang bertanya balik.

Apakah Bambang yakin kalau rekaman itu benar antara Menkeu dan Robert? "Ini bukan ragu tidak ragu, yakin tidak yakin, saya ingin mengkonfirmasi Robert Tantular. Kami berterima kasih dengan (mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK) Raden Pardede yang mengatakan itu. 'Robert' Marsilam atau 'Robert' Marto Wardoyo itu soal lain," pungkasnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fay/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%