50 Hari Kerja, Rapor Kinerja Kabinet SBY Mendapat Nilai 5,5

Jakarta Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II memasuki 50 hari pertamanya. Dalam bidang politik, hukum dan ekonomi, rapor pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya mendapat nilai 5,5 dari skala 10.

“Saya menilai dari segi politik 5 hingga 5,5,” ujar pengamat politik dari LIPI, Syamsudin Haris, dalam diskusi bertema 'Rapor Bayangan Kabinet Indonesia Bersatu II' di Plaza FX, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2009).

Syamsudin mengatakan, Presiden SBY tidak fokus dalam menjalankan pemerintahan. Pernyataan politiknya justru tampak salah tempat dan waktu serta membuat pemerintah tidak produktif.

"Kebanyakan ngomong, membantah, bersumpah, dan membela diri," kata Syamsudin.

Menurut Syamsudin, kepercayaan publik merosot sehingga pertumbuhan ekonomi enam persen dan sebagainya yang dicita-citakan pemerintah jadi semakin sulit
diwujudkan dalam lima tahun ke depan.

“Di sini jelas dibutuhkan kehati-hatian. Dibutuhkan sikap yang tidak semata-mata reaktif terhadap fenomena politik, hukum dan ekonomi yang sedang terjadi,” imbuhnya.

Dalam bidang hukum, nilai yang sama diberikan oleh Pakar Hukum Tata Negara
Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis. Menurutnya, kasus kriminalisasi
pimpinan KPK dan tidak cepatnya Presiden dalam bertindak menjadi penyebab
merahnya rapor pemerintah.

”Saya tidak terlalu happy dalam kinerja pemerintah 50 hari ini. Dalam kasus Bibit dan Chandra presiden tidak bertindak dengan cepat,” kata Margarito.

Setali tiga uang, dalam bidang ekonomi pun lagi-lagi rapor pemerintah mendapat nilai 5,5. Kinerja yang jeblok di mata masyarakat disebabkan pengharapan publik yang tinggi saat Presiden SBY terpilih lagi.

"Ekspektasinya sembilan. Namun ternyata listrik malah makin sering byar-pet,
penyerapan Kredit Usaha Rakyat tak maksimal, dan harga barang relatif mahal,” kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah.

Meski begitu, Firmanzah mengakui, inflasi dan cadangan devisa tetap terjaga.
Kawasan Ekonomi Khusus mulai diaktifkan lagi dan pemerintah membuat gebrakan
dengan menggelar National Summit 2009 untuk berdialog dengan para pemangku
kepentingan.

“Sayangnya perhelatan itu agak terlewat dari perhatian masyarakat, tertutup oleh kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK dan kasus Bank Century,” pungkasnya.
(mpr/mad)