Menneg PDT Harap 'Bedah Desa' Bisa Sejahterakan Penduduk Perbatasan

Jakarta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) berharap program ‘Bedah Desa' di wilayah perbatasan akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan bisa menjadi benteng untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita laksanakan program `bedah desa` untuk membangun desa mandiri di wilayah-wilayah perbatasan. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan wilayah perbatasan tersebut,” ujar Menteri Negara PDT Ahmad Helmi Faishal Zaini berdasarkan rilis yang diterima detikcom, Rabu (9/12/2009).

Menurut Helmi, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa lagi dilaksanakan secara parsial, namun harus merupakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kita memiliki 32 ribu desa tertinggal, beberapa di antaranya berada di perbatasan, ini yang harus kita berikan stimulan,” katanya.

Khusus untuk daerah perbatasan di Kalimantan, direncanakan akan segera dibangun infrastruktur jalan di sepanjang wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Pembangunan jalan tersebut akan menggunakan pola multiyear dan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 8 sampai 9 triliun.

“Ini dalam waktu lima tahun sudah akan kelihatan jelas hasilnya,” tuturnya.

Sementara untuk program ‘Bedah Desa’, KPDT akan berkoordinasi dengan departemen terkait. Menneg PDT mencontohkan, untuk pembangunan pasar maka akan disinergikan dengan program di Departemen Perdagangan. Untuk pembangunan sekolah disinergikan dengan Mendiknas. Begitu juga program lainnya.

(fiq/lrn)