Irjen Depag Akui Jamaah Nonkuota Ganggu Operasional Haji

Madinah Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen Agama (Depag) menyatakan wajar bila departemennya keberatan dengan keberadaan jamaah haji nonkuota. Pasalnya,keberadaan jamaah haji tersebut mengganggu sistem operasional perhajian, dan tidak adanya keamanan bagi jamaah.

"Jamaah non-kuota telah mengganggu operasionalisasi perhajian, karena tidak ada jaminan keamanan bagi para jamaah. Meski begitu, Depag tak bisa berbuat banyak karena visa mereka dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi," kata Irjen Depag, HM Suparta, kepada tim Media Center Haji yang didampingi Ketua PPIH Daerak Kerja Madinah Cepi Supriatna di Madinah, Sabtu (5/12/2009).

Suparta pun merekomendasikan agar ada upaya pengajuan keberatan kepada pihak konsorsium penyelenggara haji Arab saudi (Muasasah) sebagai pihak yang turut andil meloloskan jamaah non-kuota. Bahkan, Menteri Agama Suryadharma Ali telah membicarakan hal ini dengan perwakilan Muasasah Asia Tenggara.

Menurut data Depag, tahun ini diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang dulu disebut jamaah haji 'Paspor Hijau', karena dulu jamaah haji resmi menggunakan paspor cokelat. "Mereka diberangkatkan dengan berbagai perusahaan atau agen travel, yang memanfaatkan 'calling visa' yang diberikan setiap tahun oleh Kerajaan Arab Saudi. Sayangnya, mereka ini kerap kurang pelayanan dan banyak yang tertipu. Karena tidak ada jaminan keamanan dan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Suparta menjelaskan, sekarang yang harus dilakukan bagaimana caranya melobi pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi persoalan jamaah haji nonkuota ini secara bersama-sama. Suparta juga mempersilakan kepada jamaah haji nonkuota untuk melapor kepada kepolisian bila merasa tidak puas atas pelayanan yang dilakukan biro atau perusahaan perjalanannya itu.

"Itu hak mereka, mereka bisa saja protes atau mempermasalahkannya," ujarnya. (zal/mok)