detikcom
Senin, 30/11/2009 12:28 WIB

Korupsi Dana Pendidikan, Camat Ciputat Dinyatakan Buron

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Seorang camat di wilayah Ciputat Timur, Tangerang, Banten, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan. Namun setelah berkali-kali dipanggil, pria berinisial Dj tersebut mangkir. Kini, ia pun menjadi buronan.

"Sudah kita panggil tidak pernah hadir. Karena sudah begitu, akhirnya kita tetapkan surat perintah penangkapan dan dijadikan buron," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kajari Tangerang, Harianto Rakhmat, saat dihubungi lewat telepon, Senin (30/11/2009).

Dj sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Ia dianggap bersalah melanggar pasal 2, pasal 3 dan pasal 12 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Harianto, Dj diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai penilik dinas pendidikan Kabupaten Tangerang pada tahun 2007. Modus yang digunakan adalah meminta komisi 10 persen dalam proyek pengentasan kebutaaksaraan yang disalurkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Tangerang.

"Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp 120 juta dari total dana pengentasan sebesar Rp 15 miliar," tegasnya.

Kejaksaan Negeri Tangerang saat ini sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus tersebut. 5 Di antaranya sudah ditahan, empat tidak ditahan dan 1 masih buron.

"Semoga bisa tertangkap secepatnya. Kita sudah minta bantuan kepolisian untuk menyebarkan identitas pelaku," tutupnya.


Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%