Senin, 30/11/2009 12:28 WIB

Korupsi Dana Pendidikan, Camat Ciputat Dinyatakan Buron

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Seorang camat di wilayah Ciputat Timur, Tangerang, Banten, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan. Namun setelah berkali-kali dipanggil, pria berinisial Dj tersebut mangkir. Kini, ia pun menjadi buronan.

"Sudah kita panggil tidak pernah hadir. Karena sudah begitu, akhirnya kita tetapkan surat perintah penangkapan dan dijadikan buron," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kajari Tangerang, Harianto Rakhmat, saat dihubungi lewat telepon, Senin (30/11/2009).

Dj sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Ia dianggap bersalah melanggar pasal 2, pasal 3 dan pasal 12 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Harianto, Dj diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai penilik dinas pendidikan Kabupaten Tangerang pada tahun 2007. Modus yang digunakan adalah meminta komisi 10 persen dalam proyek pengentasan kebutaaksaraan yang disalurkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Tangerang.

"Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp 120 juta dari total dana pengentasan sebesar Rp 15 miliar," tegasnya.

Kejaksaan Negeri Tangerang saat ini sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus tersebut. 5 Di antaranya sudah ditahan, empat tidak ditahan dan 1 masih buron.

"Semoga bisa tertangkap secepatnya. Kita sudah minta bantuan kepolisian untuk menyebarkan identitas pelaku," tutupnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%