Senin, 30/11/2009 12:28 WIB

Korupsi Dana Pendidikan, Camat Ciputat Dinyatakan Buron

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Seorang camat di wilayah Ciputat Timur, Tangerang, Banten, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan. Namun setelah berkali-kali dipanggil, pria berinisial Dj tersebut mangkir. Kini, ia pun menjadi buronan.

"Sudah kita panggil tidak pernah hadir. Karena sudah begitu, akhirnya kita tetapkan surat perintah penangkapan dan dijadikan buron," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kajari Tangerang, Harianto Rakhmat, saat dihubungi lewat telepon, Senin (30/11/2009).

Dj sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Ia dianggap bersalah melanggar pasal 2, pasal 3 dan pasal 12 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Harianto, Dj diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai penilik dinas pendidikan Kabupaten Tangerang pada tahun 2007. Modus yang digunakan adalah meminta komisi 10 persen dalam proyek pengentasan kebutaaksaraan yang disalurkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Tangerang.

"Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp 120 juta dari total dana pengentasan sebesar Rp 15 miliar," tegasnya.

Kejaksaan Negeri Tangerang saat ini sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus tersebut. 5 Di antaranya sudah ditahan, empat tidak ditahan dan 1 masih buron.

"Semoga bisa tertangkap secepatnya. Kita sudah minta bantuan kepolisian untuk menyebarkan identitas pelaku," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%