Jika Perpu Buka Dana Century Gagal, DPR Bisa Ajukan Hak Inisiatif

Jakarta Penggagas hak angket skandal Bank Century akan mendesak Presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk membuka aliran dana Bank Century. Namun jika itu gagal, DPR bisa mengajukan hak inisiatif.

"Saya setuju itu (Perpu). Menurut saya Perpu adalah jalan terbaik yang harus ditempuh," kata Menteri Sekretaris Negara dari Kabinet Indonesia Muda, Indra J Piliang.

Hal ini disampaikan dia usai deklarasi Kabinet Indonesia Muda di Hotel Maharani, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2009).

Dikatakan dia, jika ada hambatan di bidang hukum, misalnya PPATK menurut UU Pencairan Uang tidak bisa memberikan keterangan terhadap dana rekening terkait Bank Century karena harus menjaga kerahasiaan bank dan nasabah, maka aturan itu yangh harus ditabrak.

"Nah, cara menabrak itu memberi perlindungan hukum berupa Perpu," papar dia.

Selain Perpu, menurut dia, ada cara lain yakni melalui hak inisiatif DPR.

"Karena panitia angket sudah terbentuk maka pilihan ini bisa dilakukan. Jadi badan legislasi DPR mengeluarkan pasal untuk merevisi UU Pencairan Uang. Itu kemudian disahkan menjadi UU," ujar dia.

Sekalipun Presiden tidak setuju menandatanganinya, menurut dia, RUU itu dalam waktu 30 hari akan berlaku dengan sendirinya, langsung bisa bekerja.

Sebaiknya Perpu atau hak inisiatif? "Memang lebih cepat Perpu. Tetapi, secara politik agak sulit. Jadi kalau Perpu tidak bisa, kita bisa lewat hak inisiatif karena panitia angket sudah terbentuk. Silakan badan legislasi bekerja mengeluarkan RUU inisiatif," jawab Indra.
(aan/djo)