Mosi Tidak Percaya Ancam Ketua Komisi III DPR

Jakarta Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Menkumham, Meneg PAN, dan Kejaksaan Agung. Rapat yang seharusnya mengagendakan pandangan mini fraksi soal perpu plt pimpinan KPK ini beralih agenda tidak jelas. Anggota Komisi III siap memunculkan mosi tidak percaya kepada sang ketua.

"Kami akan buat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Benny K Harman di Komisi III karena sering kali Benny keluar dari konteks saat memimpin rapat. Akibatnya seperti ini," ancam anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Kamis (26/11/2009).

Desmond menambahkan hampir semua anggota Komisi III DPR sudah geram dengan cara Benny memimpin Komisi III. Contohnya, rapat yang mengagendakan penyampaian pandangan mini fraksi soal perpu plt pimpinan KPK yang akan dibahas menjadi UU jika disetujui DPR ini tidak sesuai yang diharapkan. Rapat justru berputar dan diulur hingga masa sidang mendatang.

"Tapi entah kenapa tanpa alasan yang jelas, Ketua Komisi III tanpa menanyakan pandangan anggota langsung memutuskan ditunda sampai masa sidang selanjutnya. Kami tidak tahu ada konspirasi apa dibalik ini?," umpat Desdmond.

Desmond melihat ulah Benny sebagai suatu skenario untuk 'mengganggu' Bibit dan Chandra. Karena jika DPR menolak perpu plt pimpinan KPK, Bibit dan Chandra bisa memimpin KPK kembali jika kasus mereka ditutup.

"Bisa saja ada hidden agenda untuk membuat perpu ini tidak ada kepastian, sementara status Bibit dan Chandra tetap jadi tersangka. Kalau nonaktif lebih dari 3 bulan, kan Presiden punya alasan untuk menghentikan mereka," papar Desmond.

Sama dengan Desmond, anggota Komisi III DPR dari FPPP Ahmad Yani juga mencurigai sikap Benny yang sering memainkan persidangan. Ahmad sendiri merasa perpu plt pimpinan KPK ditolak oleh hampir semua fraksi.

"Kalau kita menolak maka konsekuensi logis Bibit dan Chandra dikembalikan ke posisi semula. Seharusnya Pak Benny menterjemahkan pidato presiden, apalagi kelihatannya perpu ini ditolak 80 persen fraksi DPR, tapi dengan penundaan ini ada agenda apa?, " keluh Ahmad.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding juga mengecam sikap 'arogansi' Benny dalam mengelola Komisi III. Sarif merasa kesal dengan sikap Benny yang dinilainya tidak bertanggungjawab itu.

"Sudah jelas fraksi kami bertiga menolak perpu plt pimpinan KPK dijadikan UU. Kalau tadi kesimpulannya menolak maka nama baik Bibit dan Chandra dapat di rehabilitasi dan kembali bekerja menjadi pimpinan KPK," tegas Sarif.

Dalam konferensi pers ini ketiga politisi muda ini didaulat fraksinya untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana meneruskan perpu plt pimpinan KPK menjadi UU menggantikan UU No 30 Tahun 2003 tentang KPK. Ketiganya membawa berkas pandangan mini fraksi yang rencananya akan dibacakan dalam rapat tadi siang.
(van/yid)