Marzuki: Jangan Grasak-grusuk Nonaktifkan Boediono & Sri Mulyani

Jakarta Usulan berbagai tokoh masyarakat agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulayani nonaktif makin kencang. Namun Ketua DPR Marzuki Alie tidak mau gegabah menanggapi usulan tersebut.

"Persoalan nonaktif kita lihat dulu prosesnya. Jangan gerasak-gerusuk," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2009).

Marzuki menyarankan agar masyarakat tetap mengikuti sistem dan tatanan yang ada. Tindakan gegabah dikhawatirkan justru salah sasaran. Ia mengharapkan agar semua bekerja berdasarkan rasionalitas dan tidak melanggar Undang Undang (UU).

"Kalau gerasak-gerusuk, semuanya dilanggar kan nggak baik. Akhirnya tidak tepat sasaran. Akhirnya yang salah, yang benar tidak bisa kita dudukkan pada tempatnya. Kalau kita bekerja dengan tekanan akhirnya itu melanggar UU," jelas Marzuki.

Lalu apakah seharusnya mereka nonaktif? "Saya tidak mau bicara aktif dan nonaktif. Kita serahkan saja pada proses hukum. Kalau nanti ada keterlibatan, UU mewajibkan nonaktif ya kita ikuti. Jangan karena opini dan hukum dilanggar," tegasnya.

Bagaimana jika ada konflik kepentingan? "Saya kira semua mengawal kok. Di DPR dan masyarakat juga mengawal," tandasnya.

Boediono dan Sri Mulyani dituding terlibat dalam skandal Bank Century. Saat Bank Century mendapat kucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), sedangkan Sri menjabat sebagai Menteri Keuangan.
(mei/iy)