Anies: Kalau Kejagung & Polri Tak Patuhi SBY Ongkosnya Mahal

Jakarta Pidato SBY menyebutkan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah harus dihentikan dan ada tindakan korektif ke instansi hukum. Polri dan Kejagung yang menjadi sorotan pun harus segera melaksanakannya.

"Presiden menyampaikan sangat terbuka. Kalau tidak patuh, ongkosnya mahal," jelas mantan anggota Tim 8 Anies Baswedan melalui telepon, Selasa (24/11/2009).

Anies menjelaskan, kalau perintah disampaikan secara tertutup oleh Presiden SBY, maka Polri dan Kejagung bisa menginterpretasikannya secara bebas.

"Tapi ini terbuka di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Tentunya langkah yang dilakukan kejaksaan dan polisi akan menjadi bahan masyarakat untuk menilai 2 institusi ini," terang Anies yang juga Rektor Paramadina ini.

Presiden dalam pidatonya itu menyampaikan dengan sopan dan kalimat halus, dan bila kejaksaan dan polisi tidak memanfaatkan momentum ini, yang rugi Indonesia.

"Ini sudah menjadi institusional saving. Oleh karenanya, perlu ada langkah yang cepat dan konkret di dua lembaga ini. Nanti rakyat bisa menilai apakah direktif strategi dari presiden bisa dijalankan atau tidak. Pesan presiden jelas dan retorikanya halus," urainya.

Jaksa Agung Hendarman Supandji, sebelumnya, menyatakan pihaknya membutuhkan waktu 2 minggu untuk memutus nasib kasus Chandra apakah masuk ke pengadilan atau tidak. Setelah ada keputusan masuk pengadilan atau tidakm Kejagung baru akan memilih untuk deponering kasus itu atau mengambil opsi yang lain.

Sementara Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) masih melakukan rapat internal untuk menyikapi keputusan Presiden SBY agar kasus Bibit dan Chandra tidak dibawa ke pengadilan.

(ndr/iy)