Penegakan Hukum di Indonesia Memprihatinkan

Jakarta Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan 5 poin yang menjadi acuan bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini. Salah satu dari lima poin hasil Rakernas, PDIP merasa prihatin atas proses penegakan hukum di Indonesia.

"PDIP mendesak agar proses penegakan hukum agar dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan," ujar Sekjen PDIP Pramono Anung kepada wartawan di DPP PDIP, JL Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2009).

PDIP merasa jika penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat ini tidak lagi berpihak pada masyarakat melainkan hanya pada kelompok kepentingan saja.

"Rakernas ini mengambil tema 'Hukum dan Demokrasi untuk Rakyat Indonesia' yang merupakan bentuk penegakan komitmen yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai wajah penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat," tambah Pramono.

Menurut pengamatan partai berlambang Banteng moncong putih ini penegakan hukum yang ada semakin mengarah pada kriminalisasi kasus hukum dan berdampak pada konflik antar lembaga penegak hukum yang disebabkan pengaruh dari kelompok kepentingan.

"Sangat memprihatinkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang tidak lagi didasarkan pada hukum yang mengabdi pada bangsa dan negara melalui ketaatan pada konstitusi negara," pungkas Pramono.
(her/iy)