detikcom

Kamis, 19/11/2009 13:07 WIB

Jual Vaksin Anti Rabies, RSUD Buleleng Berdalih Lambat Ambil Jatah

Gede Suardana - detikNews
Denpasar - RSUD Buleleng menjual vaksin anti rabies (VAR), yang seharusnya dibagikan secara gratis, seharga Rp 188 ribu kepada dua pasien. Rumah Sakit ini berdalih kehabisan stok VAR karena lambat mengambil jatah ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Kasus jual beli VAR di RSUD Buleleng membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika kecewa. Ia pun memerintahkan RSUD Singaraja untuk segera mengambil jatah vaksin anti rabies (VAR) di Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

"RSUD Singaraja memang belum mengambil jatahnya," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali Putu Suardhika kepada detikcom, Kamis (19/11/2009).

"Gubernur Bali Made Mangku Pastika merasa kaget mendengar kejadian itu sehingga langsung memerintahkan Kadiskes Bali melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan yang dilakukan,
ternyata, memang benar stok VAR di RSUD Singaraja habis," lanjut Suadhika.

Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nyoman Suteja. Menurut Suteja, pihaknya telah memberikan jatah 100 vial VAR kepada RSUD Buleleng pada 5 November 2009. "Kita sudah memberikan jatah ke Buleleng," kata Suteda.

Hal ini terlihat dari proses vaksinasi yang diberikan pihak RSUD Buleleng kepada pasien bocah inisial YG (8) serta pasien seorang nenek.

Kedua pasien ini telah mendapatkan suntikan VAR tahap pertama pada 10 November 2009. Mereka pun dijanjikan akan mendapatkan suntikan VAR tahap kedua pada 17 November 2009 secara gratis. Namun, oleh petugas RSUD Buleleng, mereka disarankan untuk membeli VAR di apotik atau berobat ke RSUP Sanglah, Denpasar. "Kami terpaksa membeli di apotik," kata orangtua YG.

Orang tua YG pun tidak percaya stok VAR di RSUD Buleleng habis. "Kami diminta datang kedua kali untuk disuntik VAR gratis. Saya pikir, stok di rumah sakit pasti ada karena sudah dijadwal untuk datang pada 17 November 2009," ujarnya.

Seperti diketahui Pemprov Bali telah mendistribusikan VAR ke seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Badung sebanyak 5.124 vial, RSUP Sanglah (5.052) vial, FK Unud/BBV + Biomol (17 vial), Disnak Bali (42 vial), Denpasar (4.122 vial), RS Polda (40 vial), Tabanan (150 vial), Kabupaten selain Tabanan, Badung dan Denpasar (700 vial) dan stok Dinkes Bali 113 vial. Stok pada Dinkes Bali sudah termasuk jatah RSUD Singaraja yang belum diambil.

Mengantisipasi munculnya kasus baru, Pemprov Bali mengimbau kepada Pemkab/Pemkot se-Bali untuk segera menyiapkan VAR di masing-masing wilayahnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(gds/djo)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%